Survei LKSP: Dukungan ke PDIP dan Gerindra turun, Golkar dan PKS naik

Survei nasional Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) bekerja sama dengan Center for Indonesian Reform (CIR) yang dilaksanakan pada akhir Juli 2022 menunjukkan PDI Perjuangan (PDIP) mengalami penurunan dukungan dari 18,0% (survei 2021) menjadi 15,1% (2022). 

Demikian pula Gerindra mengalami penurunan elektabilitas dari 10,0% menjadi 6,8%. Golkar mengalami kenaikan dari 9,7% menjadi 10,0%.

Sedangkan PKS sebagai oposisi naik elektabilitasnya dari 7,9% menjadi ranking ketiga nasional dengan elektabilitas 8,1%. Responden yang belum menentukan pilihan masih cukup besar, yakni 28,5%.

Peneliti Senior LKSP, Muhsinin Fauzi Muhsinin menjelaskan kenaikan dukungan yang didapat oleh PKS karena publik menganggap PKS adalah partai yang membela kepentingan rakyat (19,9%). Sementara PDIP hanya mendapat 19,1% dukungan responden sebagai partai pembela rakyat. Sisanya Demokrat (14,6%), Gerindra (14,2%) dan Golkar (14,0%). 

Sebaliknya, publik juga mempersepsi PDIP sebagai partai paling koruptif (28,7%), diikuti Golkar (11,1%), Demokrat (10,7) dan Gerindra (2,8%). PKS sama dengan Nasdem (2,3%) tidak koruptif.

Kekuatan lain PKS adalah partai yang disukai kalangan muda/millennial (11,1%) bersama dengan Demokrat, baru diikuti Gerindra (9,8%) dan PDIP (9,6%).

 PKS juga dipandang membela kepentingan kaum perempuan (13,9%) disusul PDIP (10,0%), Gerindra (6,5%), PKB (6,4%), Golkar (6,2%) dan Nasdem (6,1%).

Posisi PKS sebagai kekuatan oposisi di luar pemerintahan disetujui oleh 24,3% responden, diikuti Demokrat (12,2%). 

Sebagian responden juga melihat Gerindra kadang kritis dengan pemerintah (5,6%), begitu pula PDIP (3,8%) melalui beberapa elite yang berbeda dengan arus utama partai.

Naiknya dukungan publik terhadap kekuatan oposisi dipengaruhi pula oleh kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amien yang dipandang buruk dalam beberapa sektor strategis, antara lain pemberantasan korupsi (53,5% memandang buruk), lapangan kerja (51,8% buruk), ekonomi (47,1% buruk), pengentasan kemiskinan (44,8% buruk) dan penegakan hukum (40,3% buruk). 

Kinerja pemerintah dipandang baik dalam hal pertahanan-keamanan (49,1% dan 51,6 ) serta penanganan pandemi Covid-19 (50,5% baik).

Muhsinin menambahkan, konstelasi partai politik di kancah nasional akan bergeser setiap saat, tergantung dari respon publik terhadap kebijakan pemerintah, antara lain menaikkan harga BBM bersubsidi yang berakibat pada kenaikan harga barang dan jasa. 

Di samping itu, juga format koalisi yang akan terbentuk di antara partai-partai dengan mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu akan berdampak elektabilitas. 

Berdasarkan survei LKSP, tiga bakal capres teratas adalah Anies Baswedan (38,9%), Prabowo Subianto (33,5%) dan Ganjar Pranowo (27,5%%).

Survei LKPS dan CIR dilakukan di 34 provinsi, 80 daerah pemilihan dan 138 kabupaten/kota yang terpilih secara random. 

Metoda pengambilan sampel dilakukan secara stratified multistage random sampling dengan basis populasi DPT (daftar pemilih tetap) 2019. Dari total populasi ditentukan 1.353 responden yang dapat dianalisis datanya setelah wawancara tatap muka.