Tokoh lintas agama serukan Pemilu damai

Sejumlah tokoh lintas agama menyerukan agar pelaksanaan Pemilu 2019 berlangsung damai. Para peserta Pemilu diharapkan dapat melakukan persaingan dengan beradab untuk menjaga keutuhan bangsa.

Para tokoh tersebut di antaranya berasal dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia, Oikoumene, Parisada Hindu Dharma Indonesia,  Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN)

Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Henriette Hutabarat, mengatakan gejala pertentangan dan wacana antagonistik di kalangan masyarakat saat ini, menimbulkan sebuah keprihatinan yang mendalam. Suasana tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi gangguan kerukunan antar umat beragama.

Perwakilan MATAKIN,  Uung Sendana menambahkan, dalam kontestasi politik saat ini, seharusnya kepentingan bangsa dan negara harus tetap didahulukan. Upaya untuk menyakiti peserta lain yang menjadi lawan, harus dihindarkan demi menjaga keutuhan bangsa.

“Hindarkan adanya saling menyakiti antar kontestan, tapi berkompetisi dengan cara beradab dan dengan moral. Karena bagaimana pun juga siapapun pemenangnya tujuannya sama, yaitu demi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya di Kantor CDCC, Kamis (27/9).

Para tokoh berpesan agar masyarakat tidak terjebak dalam politik uang, perlakuan intimidasi dan manipulasi, janji palsu, perbuatan menjelek-jelekan lawan politik, serta isu primordial yang digunakan untuk kepentingan politik. Semua pihak juga diminta tidak menyinggung wilayah sensitif seperti keyakinan beragama, ras, antar golongan dan kesukuan.

“Pesan dari kami janganlah perbedaan kepentingan politik, perbedaan caleg dan pilihan presiden-wakil presiden, merusak kebangsaan kita. Perbedaan kepentingan orientasi akan menggoyahkan dan meruntuhkan persaudaraan kita. Kalau itu terjadi mahal harganya yang kita akan bayar,” jelas Din Syamsuddin.

Para tokoh lintas agama juga meminta kepada penyelenggara negara agar hadir di tengah masyarakat, sesuai dengan perannya masing-masing. Tak lupa mereka juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk bersikap jujur, adil, profesional, imparsial, dan penuh dengan tanggung jawab.