Mendagri minta dua petinggi Polri jadi Plt gubernur

Polri mengusulkan dua perwira tingginya untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur di dua provinsi yang akan melaksanakan Pilgub 2018. Keduanya ialah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Iriawan yang akan meneruskan sisa jabatan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan dan Kadiv Propam Irjen Martuani Sormin untuk melanjutkan sisa jabatan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi. Keduanya akan menjabat pada Juni 2018 mendatang.

"Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua provinsi yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara," terang Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, Kamis (25/1).

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan dirinya meminta nama dua pejabat Polri untuk menjadi Plt gubernur di Jabar dan Sumut. Kader PDIP itu menganggap, permintaan tersebut merupakan hal yang biasa untuk mencegah kekosongan jabatan saat peralihan kepemimpinan karena Pilgub.

“Saya (yang minta). Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri. Kemarin (Pilkada 2017) lewat Menko Polhukam dikasih Pak (Irjen) Carlo Tewu. Sekarang, saya butuh dua nama, 'siapa pak kira-kira'. Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi,” terang Tjahjo di Jakarta.

Tjahjo menambahkan, ia sengaja tak menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengisi jabatan gubernur lantaran khawatir terjadi pengarahan pegawai negeri sipil (PNS) untuk kepentingan Pilkada. Sedangkan jumlah pejabat di Kemendagri untuk mengisi posisi Plt gubernur juga terbatas.

“Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti. Bagi saya sebagai Mendagri, saya kan tidak mungkin melepas 17 provinsi seluruhnya dari pejabat eselon I. Apalagi, pejabat eselon 1 yang Plt kan tidak bisa, belum definitif. Kalau semua dilepas kosong kan Kemendagri,” jelasnya.

Berkaca pada tahun lalu, Tjahjo mengaku mempertimbangkan tingkat kerawanan sebuah wilayah saat menggelar Pilgub. Karena itu, ia berkomunikasi dengan Kapolri, Panglima TNI serta Menko Polhukam. Meski demikian, Tjahjo menegaskan usulan tersebut juga tergantung pada keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Keputusan presiden belum keluar. Tahun lalu (pilkada 2017), saya minta polisi juga dikasih, Pak Carlo Tewu, enggak ada masalah. Dari TNI (Dirjen Polpum, Soedarmo), Pak Darmo saja di Aceh enggak ada masalah,” tandasnya.