160.000 rumah tangga belum dapat sambungan listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan masih ada sekitar 160.000 rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia yang membutuhkan sambungan listrik. Penduduk tersebut tidak bisa membiayai kebutuhan listriknya sendiri.

"Ada sekitar 160.000 rumah tangga yang membutuhkan biaya sambung listrik. Ini mungkin jumlahnya sekitar 600.000 jiwa," kata Ignasius Jonan dalam acara diskusi Energi untuk Kedaulatan Negeri di Jakarta, Selasa (2/4).

Menurut Jonan, hingga saat ini masih banyak warga yang tidak mampu untuk membayar biaya pasang-sambung listrik sebesar Rp550.000, sehingga hal ini merupakan salah satu tantangan yang besar.

Jonan menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah agar mengatur bagaimana hasil sumber daya alam yang terdapat di Indonesia dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan peningkatan produktivitas dan konsumsi listrik perlu dilakukan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal itu untuk melepaskan Indonesia dari perangkap negara berpendapatan menengah.

"Kerap disebut bahwa agar kita bisa naik dari middle income trap, konsumsi listrik harus naik 2-3 kali lipat," kata di Jakarta, Senin (1/4).

Fabby Tumiwa juga mengatakan pertumbuhan perekonomian Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih relatif stagnan, begitu pula dengan produk domestik bruto (PDB) yang masih sekitar US$3.500 per kapita.

Selain itu, defisit neraca perdagangan yang semakin melebar akibat impor bahan bakar minyak (BBM).

"Kita menarik impor BBM besar, tetapi kita menguranginya dengan ekspor batu bara (sebagai salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia selain minyak kelapa sawit)," katanya.

Padahal, kata dia, sebagian besar atau sekitar 90% dari konsumsi batu bara di tingkat domestik atau dalam negeri adalah untuk kebutuhan pembangkit listrik.

Sebagaimana diketahui, konsumsi listrik Indonesia meningkat sekitar 26% dalam jangka waktu empat tahun terakhir, dari 812 kWh per kapita pada 2014 menjadi 1.021 kWh per kapita pada 2017. (Ant)