DPR sebut kenaikan harga BBM dan LPG kebijakan inkonsisten

Kenaikan harga minyak dan gas (Migas) membuat PT Pertamina (Persero) mengambil langkah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyebut, kebijakan menaikkan harga BBM dan LPG inkonsisten.

Dia mengatakan, kebijakan ini hanya sekedar jalan pintas memindahkan beban atas kenaikan harga migas dunia kepada masyarakat. Padahal masyarakat saat ini masih dibebani dengan kondisi Covid yang belum usai.

Menurutnya di awal-awal terjadinya pandemi Covid, saat harga migas dunia anjlok menuju titik terendah harga BBM dan LPG tidak diturunkan. Mulyanto meminta agar pemerintah meninjau ulang kebijakan ini.

"Pemerintah tidak menurunkan harga BBM dan LPG tersebut dengan berbagai alasan. Inikan terkesan masyarakat mensubsidi Pertamina," paparnya kepada Alinea.id, Jumat (04/3).

Dia menyebut, harga LPG nonsubsidi ini tidak mesti naik. Karena kenaikan defisit transaksi berjalan sektor migas, akibat melonjaknya harga migas dunia yang dipicu perang Rusia-Ukraina, sebenarnya dapat dikompensasi dari penerimaan ekspor komoditas energi lain.

Seperti batu bara, gas alam, dan CPO yang harganya juga melejit menuai windfall profit. Mulyanto mencontohkan penerimaan negara dari ekspor batu bara dan CPO pada 2021 sebesar US$56 miliar.

Sementara defisit transaksi berjalan sektor migas, karena impor BBM dan LPG, pada 2021 hanya sebesar US$13 miliar. Karenanya, kenaikan penerimaan ekspor batu bara dan CPO mestinya dapat mengkompensasi kenaikan defisit transaksi dari impor migas.  

"Sebagai ilustrasi dua hari terakhir harga batubara melambung 160% menembus angka US$400 per ton. Begitu juga harga CPO yang meroket. Jadi melonjaknya harga energi dunia, tidak otomatis harus diikuti dengan kebijakan kenaikan harga BBM dan LPG domestik," jelasnya.

Lebih lanjut dia meminta kepada pemerintah untuk mengembangkan berbagai opsi kebijakan yang inovatif. Kebijakan yang tidak memicu inflasi dan membebani rakyat di saat pandemi Covid yang belum usai ini.  

"Misalnya dalam jangka pendek, pemerintah agar meningkatkan skema penerimaan negara dari ekspor batu bara dan CPO untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM dan LPG," ujarnya.