Pinjaman Bank Dunia jadi angin segar percepatan tata ruang nasional

Upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mempercepat program penataan ruang dan administrasi pertanahan nasional mendapat dukungan besar melalui persetujuan pinjaman dari Bank Dunia untuk program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP). Hal ini menjadi langkah strategis di tengah tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi kementerian di awal tahun 2025.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan ILASP akan menjadi tulang punggung sistem pertanahan digital nasional yang lebih inklusif, efisien, dan transparan. Program ini diharapkan mampu mempercepat legalisasi aset masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola ruang yang berkelanjutan.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya menjaga ritme percepatan program, mengingat idealnya kinerja tahunan kementerian sudah menyentuh angka 30% di triwulan I-2025. Meski realisasi masih di bawah target, Komisi II optimistis adanya ILASP akan mendorong pencapaian lebih maksimal di triwulan berikutnya.

“Ini penting bagi kita semua untuk mengejar target agar capaiannya maksimal di triwulan II dan triwulan III yang akan datang,” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (21/4).

Rifqinizamy juga menyambut baik keterbukaan kementerian dalam menindaklanjuti laporan dan masukan masyarakat. Menurutnya, hal ini menjadi indikator penting tata kelola pertanahan perlahan mulai bertransformasi menjadi lebih responsif dan profesional.

Diketahui, sejak diterapkannya kebijakan efisiensi, Kementerian ATR/BPN mendapat pinjaman luar negeri melalui program ILASP. Pinjaman dari Bank Dunia ini sudah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Adapun program ILASP merupakan program yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Total anggaran program tersebut yakni US$655 miliar. Secara rinci, ATR/BPN dapat sekitar US$340 juta, BIG US$298 juta, dan sisanya untuk Kementerian Dalam Negeri.