RI mau bangun PLTN, METI: Nuklir opsi terakhir

Pemerintah menargetkan mencapai karbon netral pada 2060 atau lebih cepat. Selain mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam mengejar target ini, pemerintah juga berencana memanfaatkan nuklir melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Surya Dharma, mengatakan, mestinya pemerintah menjadikan nuklir sebagai opsi terakhir sesuai kebijakan energi nasional (KEN). Ketentuan di dalamnya menjadi termuat dalam perundang-undangan sehingga wajib dilaksanakan.

"Penggunaan energi nuklir merupakan opsi terakhir dari enam opsi yang merupakan target pelaksanaan pengelolaan energi secara nasional," paparnya kepada Alinea.id, Sabtu (22/1).

Menurut Surya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua urutan prioritas dari enam opsi sudah dilaksanakan sehingga pemerintah berniat membangun PLTN. Dia menyebut, semestinya dilakukan evaluasi terlebih dahulu.

"Misalnya, sebagaimana disebutkan dalam KEN, di mana energi terbarukan diprioritaskan. Pertanyaan pada kita, apakah saat ini energi terbarukan sudah diprioritaskan?" tanyanya.

Dia menyebut, belum ada upaya memanfaatkan energi sesuai dengan urutan prioritas, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, sampai saat ini. "Malah tidak sejalan dengan urutan prioritas yang diamanahkan."

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, sebelumnya mengatakan, pemerintah memiliki target membangun kerja sama internasional soal studi pengembangan PLTN pada 2022.

Upaya tersebut merupakan langkah lanjutan setelah pada 2021 melakukan pendataan terhadap beberapa vendor PLTN, khususnya skala kecil dan teknologinya.

"Target untuk PLTN komersial bangun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah kerja sama internasional, studi pengembangan PLTN," katanya dalam konferensi pers, Senin (17/1).

Dadan menjelaskan, saat ini sudah terbit Keputusan Menteri ESDM untuk pembentukan tim penyusun kelembagaan pembangkit listrik tenaga nuklir. Mengenai studi, menurutnya, yang menjadi sektor pemimpin adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Meski demikian, ESDM turut terlibat, khususnya Litbang, di mana kajian di lakukan di Bangka Belitung dan Kalimantan. Namun, sampai sekarang belum ada penunjukan lokasi pembangunan PLTN.

"Terkait dengan investasi juga variasi tergantung kelas pembangkit dan teknologi yang digunakan," paparnya.