sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Saran ekonom untuk menteri baru Jokowi

Stabilitas rupiah memang penting tapi stabilitas tanpa pertumbuhan juga kurang bermakna.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Jumat, 05 Jul 2019 07:10 WIB
Saran ekonom untuk menteri baru Jokowi

Usulan pengusaha 

Presiden Joko Widodo mengisyaratkan, kabinet mendatang berasal dari generasi. Terbuka peluang menteri yang berusia 20-25 tahun, belakangan disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku industri. 

Sekjen PPP Arsul Sani menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, pelibatan generasi muda dapat memberi sumbangan positif dalam pengelolaan negara.

"Kalau dari sisi PPP lebih bagus, karena semakin negara ini dipimpin yang berusia lebih muda, saya kira lebih bagus. Pak Jokowi baru 58 tahun, kalau menterinya lebih banyak di atas 58 tahun malah lucu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Menurutnya, gagasan Jokowi itu sesuai dengan salah satu aspek pembangunan SDM yaitu menyiapkan generasi yang lebih muda untuk memimpin negara dan pemerintah. 

Wakil Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menyambut gembira apabila ada menteri muda yang kelak duduk di kursi pemerintahan. Pasalnya menurut Shinta, banyak sekali calon-calon menteri yang dalam usia muda dan kompeten dalam bidangnya. 

Usia bagi Shinta bukan menjadi tolak ukur tingkat kedewasaan. Terpenting menurutnya, menteri dengan usia muda harus memiliki rekam jejak yang jelas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik sebab akan bekerja di dalam sebuah birokrasi yang memiliki setumpuk tugas bukan hal yang mudah. 

Menteri muda harus bekerja dan berkordinasi pula dengan daerah bahkan pedalaman. Saran Shinta, menteri muda yang dipilih yang punya pengalaman. 

Sponsored

Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Bob Azzam menambahkan, wacana Presiden Jokowi menunjuk menteri berusia muda bisa menjadi terobosan baru. Sebaiknya wacana membuat kebijakan harus bebas dari kepentingan.

"Menteri berusia muda seharusnya bebas kepentingan kalau tidak ada dua itu, tidak berguna," kata Bob. 

Di sisi lain, Bob mengingatkan agar Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan kemampuan bekerja sama dan bersinergi dengan lembaga lain atau kementerian yang lain. Sebab, antar kementerian masih sering dijumpai kurangnya koordinasi dan implementasi yang tidak mulus.
 

Riset : Fultri Sri Ratu Handayani

Berita Lainnya
×
tekid