AS dukung Israel soal pemukiman Yahudi di Tepi Barat

Amerika Serikat pada Senin (18/11) secara efektif mendukung hak Israel untuk membangun pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dengan meninggalkan sikap bahwa itu tidak konsisten dengan hukum internasional. AS telah memegang teguh pendirian tersebut selama empat dekade.

Pengumuman Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo merupakan kemenangan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang tengah berjuang untuk tetap berkuasa setelah dua pemilu yang tidak berujung pada pembentukan pemerintahan tahun ini.

Dengan ini, upaya pemerintahan Donald Trump untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina melalui rencana perdamaian yang telah digodok kurang lebih dua tahun semakin menimbulkan skeptisisme.

Pompeo mengatakan, sikap AS selama ini tentang pemukiman di Tepi Barat yang direbut Israel pada 1967, tidak konsisten. Dia mengacu pada pandangan dua presiden AS terdahulu, yaitu Jimmy Carter yang menilai pemukiman inkonsisten dengan hukum internasional dan Ronald Reagan yang mengatakan dirinya tidak melihat pemukiman itu sebagai sesuatu yang secara inheren ilegal.

"Setelah mempelajari dengan saksama dari seluruh sisi ... AS menyimpulkan bahwa pembangunan pemukiman sipil Israel di Tepi Barat tidak melanggar hukum internasional. Menyebut pemukiman sipil tidak konsisten dengan hukum internasional tidak menghasilkan apa pun," ujar Pompeo kepada awak media di Kementerian Luar Negeri, membalikkan posisi AS atas kebijakan yang diambil semasa pemerintahan Carter.

Lebih lanjut Pompeo menyatakan bahwa langkah AS ini tidak dimaksudkan untuk memutuskan status Tepi Barat, yang diharapkan Palestina akan menjadi bagian dari negaranya yang merdeka.

Sementara Pompeo mengatakan, pemerintah mengadopsi pandangan Reagan bahwa pemukiman pada hakikatnya tidak ilegal, dia menghindari pertanyaan apakah dirinya sependapat dengan pendapat Reagan pula bahwa pemukiman itu salah dan menjadi penghalang perdamaian.

Pernyataan Pompeo dengan cepat disambut Netanyahu yang menyebutnya sebagai pelurusan sejarah yang keliru. Dia menyerukan negara lain untuk mengambil langkah serupa.

Di lain sisi, kecaman datang dari negosiator Palestina Saeb Erekat. Dia mengatakan keputusan AS mengancam hukum internasional digantikan hukum rimba.

Berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat 1949 dan resolusi DK PBB, pemindahan warga sipil negara mana pun ke tanah yang diduduki adalah ilegal.

"AS tidak memenuhi syarat dan juga tidak berwenang untuk meniadakan resolusi internasional dan mereka juga tidak berhak memberikan legitimasi pada pemukiman Israel," kata Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

AS menyadari bahwa keputusannya untuk membalikkan posisi tersebut dapat memicu kekerasan. Karena itu Washington memperingatkan warganya agar sangat waspada karena mereka yang menentang langkah tersebut mungkin menargetkan fasilitas pemerintah, kepentingan pribadi dan juga warga AS.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan bahwa perubahan kebijakan akan memiliki konsekuensi berbahaya bagi prospek menghidupkan kembali pembicaraan damai. Dia mengecam pemukiman Yahudi sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Seperti banyak langkah pro-Israel dari pemerintahan Trump, pengumuman Pompeo kali ini diprediksi akan menarik dukungan dari kalangan Kristen Evangelis yang merupakan basis politik Trump yang diandalkannya untuk membantu memenangkan Pilpres 2020.

Pada 2017, pemerintahan Trump telah mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan pada 2018, AS secara resmi memindahkan kedutaan besarnya ke sana. Kebijakan AS di bawah para pendahulu Trump adalah status Yerusalem harus diputus oleh para pihak yang terlibat konflik.

Kemudian pada Maret 2019, Trump mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang dicaplok pada 1981 dari Suriah. (Reuters dan BBC)