Presiden Brasil rilis RUU penambangan komersial di tanah adat

Presiden Brasil Jair Bolsonaro pada Rabu (6/2) merilis RUU kontroversial yang akan memungkinkan penambangan komersial di tanah adat yang dilindungi. Pengumuman tersebut mengejutkan para pemimpin suku dan aktivis lingkungan.

RUU itu akan mengatur penambangan, termasuk proyek-proyek terkait minyak dan gas, serta bendungan pembangkit listrik tenaga air di tanah adat untuk pertama kalinya. RUU akan diajukan ke kongres pekan ini.

Sejauh ini, konstitusi Brasil tidak memperbolehkan penambangan di tanah adat karena belum memiliki aturan resmi terkait hal itu.

"Ini adalah langkah besar untuk maju ke depan, tetapi pasti akan menghadapi tekanan dari para aktivis lingkungan," kata Bolsonaro dalam pidatonya.

Sejak lama Bolsonaro telah mengklaim bahwa suku-suku pribumi Brasil menduduki terlalu banyak tanah, yakni 13% dari negara itu, dan menghambat pengembangan ekonomi dari sektor sumber daya mineral.

Para pemimpin dari sebagian besar dari 300 suku pribumi di Brasil menentang rencana Bolsonaro dan menyebutnya sebagai "RUU genosida". Mereka mengatakan, memperbolehkan penambangan komersial akan merusak komunitas dan menghapus budaya asli mereka yang sudah terancam akibat meningkatnya invasi penebang liar.

Sementara itu, aktivis lingkungan, yang menganggap suku pribumi sebagai penjaga hutan tropis Brasil, memperingatkan bahwa penambangan akan mempercepat proses deforestasi.

Pejabat menegaskan bahwa masyarakat pribumi tidak akan memiliki hak untuk memveto proyek penambangan ketika RUU sudah disahkan oleh kongres. (The Guardian dan Deustche Welle)