China dituduh retas sistem komputer parlemen dan parpol Australia

Intelijen Australia menyatakan bahwa China bertanggung jawab atas peretasan terhadap sistem komputer parlementer dan tiga partai politik terbesar pada Februari. Demikian diungkapkan oleh lima sumber yang dekat dengan investigasi tersebut.

Menurut mereka, badan intelijen siber Australia, Direktorat Sinyal Australia (ASD), pada Maret telah menyimpulkan bahwa Kementerian Keamanan Negara China berada di belakang serangan siber itu.

Kelima sumber itu menolak untuk diidentifikasi karena sensitivitas masalah tersebut.

Laporan investigasi, yang juga mencantumkan masukan dari Kementerian Luar Negeri Australia, merekomendasikan agar temuan tetap dirahasiakan untuk menjaga hubungan perdagangan dengan China.

Pemerintah Australia belum mengungkapkan rincian laporan tersebut. Perdana Menteri Scott Morrison menolak untuk mengomentari peretasan maupun laporan itu. ASD pun menolak untuk berkomentar.

Kementerian Luar Negeri China membantah terlibat dalam peretasan apa pun.

"Ketika menyelidiki dan menentukan sifat insiden online, harus ada bukti lengkap dari fakta. Jika tidak ada, itu hanya akan menciptakan rumor dan mengotori reputasi pihak lain, memberikan label tanpa pandang bulu. China ingin menekankan bahwa kami juga pernah menjadi korban peretasan," kata Kemlu China dalam pernyataannya.

Beijing merupakan mitra dagang terbesar Canberra, mendominasi pembelian bijih besi, batu bara dan komoditas pertanian. Nilai perdagangan China melebihi sepertiga dari total ekspor Australia. Negeri Tirai Bambu mengirimkan lebih dari satu juta wisatawan dan pelajar ke Australia setiap tahun.

Salah satu sumber mengatakan bahwa pemerintah Australia merasa tuduhan itu kemungkinan dapat merusak hubungan ekonomi dengan China.

*Akses tanpa hambatan

Pada Februari, Australia mengungkapkan ada pihak yang telah meretas sistem komputer parlemennya. Pada saat itu, PM Morrison mengatakan bahwa peretasan canggih tersebut kemungkinan dilakukan oleh aktor asing.

Insiden tersebut memaksa pengguna, termasuk PM dan kabinet, untuk mengubah kata sandi akun mereka serta mengambil sejumlah tindakan keamanan lainnya.

Dua sumber mengatakan investigasi ASD menetapkan bahwa para peretas juga telah mengakses jaringan milik Partai Liberal, Partai Buruh dan Partai Nasional. Partai Buruh tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar. Seseorang yang dekat dengan partai itu mengatakan bahwa mereka telah diberitahu tentang temuan tersebut tapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Serangan yang terjadi tiga bulan sebelum Pemilu Australia itu meningkatkan kekhawatiran adanya campur tangan pihak asing dalam pemilu. Namun, tidak ada indikasi bahwa informasi yang diperoleh para peretas digunakan untuk keperluan intervensi.

Dua sumber lainnya menuturkan bahwa peretasan terhadap jaringan partai-partai politik memungkinkan para peretas mengakses dokumen-dokumen kebijakan tentang sejumlah topik seperti pajak dan kebijakan luar negeri, serta korespondensi surel pribadi antara anggota parlemen.

Sejumlah sumber menyatakan, penyelidik ASD menyimpulkan bahwa para peretas menggunakan kode dan teknik yang diketahui telah digunakan oleh China di masa lalu.

Kelima sumber anonim itu menolak untuk memaparkan bagaimana cara para penyerang meretas jaringan. Mereka menyebut, tidak jelas kapan serangan itu dimulai atau berapa lama para peretas memiliki akses ke jaringan. Para peretas, kata mereka, menggunakan teknik-teknik canggih untuk mencoba menyembunyikan identitas.

Temuan penyelidikan ASD disebut dibagikan dengan setidaknya dua sekutu Australia yakni Amerika Serikat dan Inggris. Tiga sumber anonim mengonfirmasi bahwa Inggris mengirim tim pakar keamanan siber ke Canberra.

Pemerintah AS dan Inggris menolak berkomentar.

Hubungan dengan China

Dalam beberapa tahun terakhir, Australia mengintensifkan upaya untuk mengatasi pengaruh China yang berkembang di negara mereka.

Contohnya pada 2017, Negeri Kanguru melarang donasi politik dari luar negeri. Setahun kemudian, ASD memimpin penilaian risiko atas teknologi 5G yang baru, yang mendorong Canberra untuk secara efektif melarang akses perusahaan telekomunikasi China, Huawei, dari jaringan 5G nasional.

Sejumlah pejabat dan diplomat AS menyambut baik langkah-langkah Australia. Namun, menurut dua sumber diplomatik AS, beberapa pihak merasa frustrasi atas keengganan Canberra untuk lebih terbuka menghadapi China.

Dalam kunjungan ke Sydney pada Agustus, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyampaikan kritik terselubung tentang pendekatan Australia terhadap China. Kritik itu menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri Marise Payne yang menuturkan bahwa keputusan Canberra terkait Beijing dibuat berdasarkan kepentingan nasional.

Pompeo menegaskan, negara tidak dapat memisahkan masalah perdagangan dan ekonomi dari keamanan nasional.

"Anda dapat menjual jiwa untuk setumpuk kacang kedelai atau Anda dapat melindungi warga Anda," kata dia.