sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Jalan panjang RI jadi anggota DK PBB demi Palestina

"Alhamdulillah, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," kata Presiden Joko Widodo.

Sukirno
Sukirno Sabtu, 09 Jun 2018 02:04 WIB
Jalan panjang RI jadi anggota DK PBB demi Palestina

Setelah berjuang keras, akhirnya Indonesia kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk keempat kalinya.

Indonesia pada hari Jumat (8/6) terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masa kerja 2019 sampai dengan 2020 melalui pemungutan suara di majelis umum badan dunia itu.

Presiden Joko Widodo bersyukur atas terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Melalui akun Twitter @jokowi yang terverifikasi mengapresiasi secara langsung.

"Alhamdulillah, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kita akan berperan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," kata Jokowi.

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi melalui konferensi video langsung setelah selesai sidang majelis umum PBB, menyatakan rasa syukurnya. Bahkan, saat pengumuman hasil pemilihan, Retno langsung menangis haru.

"Alhamdulillah, di Majelis Umum PBB, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan mewakili kawasan Asia-Pasifik menggantikan Kazakhstan yang masa keanggotaannya berakhir pada akhir 2018," kata Menlu yang dilansir Antara di Jakarta, Jumat (8/6).

Indonesia mendapatkan kursi DK PBB untuk kelompok kawasan Asia-Pasifik melalui pemilihan di Majelis Umum yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat pagi (Jumat malam Waktu Indonesia Barat).

Setelah terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi DK PBB tersebut sejak 1 Januari 2019. Melalui pemilihan tertutup di Majelis Umum PBB, Indonesia berhasil meraih 144 suara.

Sponsored

Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB masa kerja 2019 sampai dengan 2020 mengalahkan Maladewa dengan perolehan 144 suara dari 190 negara anggota PBB yang memberikan suara dalam pemilihan itu. Sementara itu, Maladewa hanya memperoleh 46 suara.

Indonesia terpilih bersama empat negara lain anggota PBB, yakni Afrika Selatan untuk kelompok kawasan Afrika, Republik Dominika untuk kawasan Amerika Latin dan Karibia serta Jerman dan Belgia untuk kawasan Eropa Barat dan negara lain.

Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973 sampai dengan 1974, 1995 s.d. 1996, dan 2007 s.d. 2008.

Kampanye Indonesia untuk DK PBB dimulai sejak peluncurannya pada tahun 2016 di New York dan selalu mengusung prioritas Indonesia untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan dan memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.

Bendera Palestina (Reuters)

Palestina

Pemerintah Indonesia setelah terpilih menyatakan bahwa isu Palestina akan terus mendapatkan perhatian di PBB selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 2019 sampai dengan 2020.

"Isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia selama Indonesia menjadi anggota di DK PBB," kata Menlu.

Menteri Luar Negeri RI juga mengajak para anggota DK PBB lainnya untuk bekerja lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan dunia.

Indonesia juga akan mengajak anggota DK PBB lain untuk bekerja lebih efisien, efektif, dan akuntabel untuk bersama-sama menghadaopi tantangan global.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Indonesia harus menjalankan lima agenda setelah terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada masa jabatan 2019 s.d. 2020.

"Indonesia berhasil mendapatkan 144 suara, sedangkan pesaingnya yakni Maladewa hanya mendapatkan 46 suara," ujar Hikmahanto Juwana.

Dengan 144 suara Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Indonesia sedapat mungkin memperjuangkan lima agenda saat mulai bertugas menjadi anggota tidak DK PBB pada tanggal 1 Januari.

Pertama, Indonesia harus dapat meletakkan agenda yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan dunia. Salah satunya adalah upaya memerdekakan Palestina dan perlindungan terhadap warga sipil di Palestina.

Selain itu, kata Hikmahanto Juwana, pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un di Singapura dalam waktu dekat ini harus dicermati karena sangat berpengaruh pada perdamaian dan keamanan dunia.

Kedua, Indonesia harus dapat memunculkan agenda kawasan yang berpengaruh pada perdamaian dan keamanan dunia.

Sebagai contoh ketegangan antarnegara di Laut Cina Selatan, perlindungan terhadap etnis Rohingya, dan masalah pengungsi asal sejumlah negara Timur Tengah.

Ketiga, Indonesia memunculkan agenda-agenda yang berkaitan dengan perang melawan teroris.

Menurut dia, hal itu penting mengingat pelaku teror telah mengubah perjuangannya untuk melawan hal-hal yang berbau Barat, tetapi sudah sampai pada upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dari sejumlah negara, bahkan upaya mendirikan negara baru.

Keempat, Indonesia perlu mengagendakan pembahasan tentang fenomena yang muncul belakangan ini terkait dengan masalah intoleransi. Intoleransi telah menjadi wabah di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju sekalipun.

Terakhir, Indonesia perlu mengusulkan agenda-agenda yang berkaitan dengan masalah ekonomi, perdagangan, dan investasi yang berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia.

"Perang dagang dan tarif belakangan ini yang terjadi antarnegara perlu untuk diwaspadai," kata dia.