Militer Myanmar lepas tangan terkait krisis Rohingya

Militer Myanmar merilis laporan investigasi internal dan mengklaim mereka tidak bersalah dalam krisis Rohingya. Bahkan mereka juga membantah telah membunuh, membakar desa dan memperkosa perempuan Rohingya.

Dilansir dari BBC, Selasa (14/11), laporan militer yang diunggah di Facebook diklaim berdasarkan wawancara ribuan penduduk desa di negara bagian Rakhine. Bahkan, laporan itu menyebut bahwa kelompok teroris dari komunitas Rohingya yang mestinya bertanggungjawab atas pembakaran rumah dan desa.

Meski demikian, militer Myanmar enggan menjelaskan alasan adanya mutasi pimpinan militer di kawasan Rakhine, Mayjen Maung Maung Soe. “Mayor Jenderal Maung Maung Soe telah ditarik ke markas,” ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Myanmar yang tak disebutkan namanya.

Organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM), Amnesty International menuding laporan militer Myanmar sebaga upaya cuci tangan. “Militer Myanmar sangat jelas tidak memiliki niat untuk menjamin akuntabilitas,” ungkap Amnesty International.

Sementara Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengingatkan bahwa krisis kemanusiaan yang ditimbulkan oleh suatu negara, layaknya menabur benih ketidakstabilan regional serta radikalisasi. Dilansir dari Time, Guterres juga menyoroti masih adanya perpindahan warga Rohingya ke negara tetangga.

“Eskalasi yang mengkhawatirkan dalam sebuah tragedi yang berkepanjangan,” ujar Guterres saat berbicara di pertemuan puncak KTT Asean di Manila, Filipina.

Laporan berbeda terkait Rohingya telah dirilis oleh PBB. Para dokter di Bangladesh yang merawat anak-anak pengungsi Rohingya, menyebut mereka penuh luka peluru dan tusukan di bagian punggung. Diduga, luka tersebut akibat serangan saat mereka mencoba melarikan diri. Tak hanya itu, petugas medis PBB yang merawat para kaum hawa, menyebut puluhan perempuan Rohingya mengalami cedera yang disinyalir akibat kekerasan seksual.

“Kekerasan seksual ini diperintahkan, diatur dan dilakukan oleh angkatan bersenjata Myanmar,” tegas Pramila Patten.

Karena itu, perwakilan khusus PBB bidang kekerassang seksual tersebut berencana mangajukan militer Myanmar ke mahkamah internasional yang berada di Den Haag, Belanda.