Pertemuan Menlu RI-Belanda fokus bahas minyak kelapa sawit

Bertempat di Kementerian Luar Negeri Belanda pada Jumat (5/4), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertatap muka dengan Menteri Luar Negeri Stephanus Abraham Blok untuk membahas persoalan terkait minyak kepala sawit.

"Isu kelapa sawit memiliki arti penting bagi Indonesia, terutama dalam upaya menghapus kemiskinan. Bagi kami, isu kelapa sawit tidak hanya sekadar mengenai sustainability, tetapi juga menyangkut pencapaian Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," ujar Menlu Retno seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri yang diterima Alinea.id pada Sabtu (6/4).

Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI menyampaikan kekecewaan atas keputusan Komisi Eropa untuk mengadopsi Draft Delegated Act yang dinilai diskriminatif karena mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati berisiko tinggi.

Menlu Retno menekankan pentingnya pembahasan yang berimbang atas isu minyak kelapa sawit.   

Selain persoalan minyak kelapa sawit, kedua menlu juga membahas berbagai isu dalam kerangka hubungan bilateral kedua negara. Menlu RI menyampaikan berbagai kemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

"Pertemuan kami berjalan dengan lancar, baik dalam hal hubungan bilateral maupun dalam isu-isu internasional seperti Palestina dan Rakhine State," jelas Menlu Retno melalui twitnya.

During the meeting, I expressed Indonesia's strong objection on the discriminatory act against palm oil as reflected in the Delegated Act of the EC.

I requested the Netherlands' support for Indonesia's candidacy as a member of the UN Human Rights Council for 2020-2022. pic.twitter.com/aiF6EMKwYA — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) April 5, 2019

Menlu Retno dan Menlu Blok pun berdiskusi mengenai sejumlah isu dalam kerangka multilateral, di antaranya, agenda keketuaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Mei 2019.

Menlu RI mengundang Menlu Belanda untuk hadir dalam salah satu debat terbuka DK PBB di New York, Amerika Serikat, dalam masa presidensi Indonesia.