Ratu Elizabeth II buka sesi baru Parlemen Inggris

Dalam Queen's Speech pada Senin (14/10), Ratu Elizabeth II menjabarkan sejumlah kebijakan ambisius milik Perdana Menteri Inggris Boris Johnson terkait kejahatan, kesehatan, lingkungan hingga Brexit.

Queen's Speech atau Pidato Ratu merupakan acara formal di mana Ratu Elizabeth II memberikan pidato, mengumumkan rencana pemerintah untuk tahun mendatang. Ratu Elizabeth II membaca pidato yang ditulis oleh pemerintah dan secara resmi menandakan dimulainya sesi baru parlemen.

Kebijakan untuk menerapkan hukuman yang lebih keras bagi pelaku kejahatan dan target untuk memangkas limbah plastik termasuk di antara 26 RUU yang diumumkan dalam Upacara Pembukaan Parlemen.

Namun, karena PM Johnson tidak memiliki mayoritas di parlemen, banyak yang menganggap bahwa RUU itu tidak akan pernah disahkan.

Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn menyebut daftar panjang kebijakan PM Johnson hanyalah propaganda.

"PM Johnson berjanji bahwa Pidato Ratu akan membuat kita terpesona. Saat dilihat lebih dekat, rencana-rencananya tidak lebih dari omong kosong," tutur Corbyn.

Anggota parlemen diberikan waktu lima hari untuk memperdebatkan Pidato Ratu.

Walaupun Brexit terus mengalami ketidakpastian, pemerintah menegaskan mereka bertekad untuk terus maju dengan proposal baru milik Johnson.

Johnson mengatakan pihaknya akan fokus untuk merebut peluang dan kesempatan yang diberikan Brexit.

"Prioritas pemerintah adalah untuk mengamankan hengkangnya Inggris dari Uni Eropa pada 31 Oktober," kata Ratu Elizabeth II. "Pemerintah bermaksud untuk mengupayakan kemitraan baru dengan blok itu, bertumpu pada perdagangan bebas dan kerja sama yang bersahabat."

Perundingan Brexit antara Uni Eropa dan Inggris terus berjalan, PM Johnson berusaha memastikan bahwa London dapat cerai dari blok itu pada tenggat 31 Oktober.

Pemerintah Inggris mengatakan, jika pihaknya dapat mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa, mereka akan segera mengajukan RUU perjanjian penarikan kepada parlemen sebelum akhir Oktober.

Pidato Ratu diwarnai dengan berbagai prosesi, mulai dari kedatangan Ratu Elizabeth II dan anggota keluarga kerajaan lainnya di Istana Westminster dengan menggunakan iring-iringan kereta kuda dan pembacaan pidato dari singgasananya di Majelis Tinggi.

Ke-26 RUU yang dipaparkan dalam Pidato Ratu meliputi tujuh pengaturan terkait Brexit, tujuh pengaturan keadilan pidana, pengaturan Layanan Kesehatan Nasional (NHS), RUU prolingkungan untuk mengurangi limbah plastik dan polusi udara, hingga usulan reformasi UU perceraian untuk meminimalkan dampak kerusakan keluarga pada anak-anak.

Terdapat juga komitmen untuk mereformasi layanan sosial bagi lansia di Inggris.

Ada pula kebijakan baru yang akan mengatur cara mengatasi kecurangan pemilu, termasuk dengan mewajibkan warga untuk memperlihatkan dokumen identitas resmi sebelum memberikan suara dalam pemilihan lokal maupun umum.

Johnson mengatakan sejumlah RUU itu menunjukkan bahwa Brexit bukan ambisi akhir pemerintahannya.

"Inti dari Pidato Ratu ini adalah pemerintah memiliki berbagai program ambisius untuk menyatukan Inggris dengan energi, optimisme dan akal sehat," tegas Johnson.

Namun, Corbyn mengkritik sejumlah kebijakannya yang terkait perawatan kesehatan mental, layanan sosial dan peningkatan program pendidikan.

"Belum pernah ada lelucon sebesar pemerintah Inggris yang tidak memiliki mayoritas dan dukungan Dewan Rakyat, namun tetap menetapkan agenda legislatif yang mereka pun tahu tidak dapat disetujui parlemen," kata dia.

Anggota SNP, Ian Blackford, memfokuskan kritiknya pada proporsal PM Johnson terkait Brexit. Dia mengatakan bahwa Inggris telah memasuki masa-masa yang sangat sulit.

Dia menentang kemauan keras Johnson untuk hengkang dari Uni Eropa.

"Uni Eropa adalah contoh terbesar dari kerja sama politik dan perdamaian, menanggalkan segala kepahitan dan sebaliknya memilih untuk membangun persahabatan di seluruh benua ini," kata dia. "Meninggalkan blok itu adalah sebuah tragedi." (BBC dan Reuters)