Pengembangan wisata di Pulau Komodo rusak ekosistem

Kebijakan-kebijakan itu menurut mereka cenderung lebih menguntungkan sejumlah pengusaha pariwisata yang ingin berinvestasi di TNK. Begitu pun penutupan Pulau Komodo yang santer diwacanakan akan mulai dilakukan pada Januari 2020.

Keprihatinan penduduk Kampung Komodo pun memuncak pada Kamis (15/8) saat menahan kedatangan Tim Terpadu Pengkajian Pengelolaan Taman Nasional Komodo sebagai Kawasan Wisata Alam Eksklusif ke permukiman mereka. Tim Terpadu ini dibentuk sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Tim dipimpin oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK.

“Kita bersikeras menolak kedatangan Tim Terpadu. Mereka cuma sampai di jembatan dermaga,” kata Yoman menceritakan kejadian hari itu.

Gregorius Afioma, Direktur Sunspirit Indonesia yang aktif mendukung gerakan warga Kampung Komodo, mengatakan, sejak Kamis pagi warga berkumpul di muka dermaga.

Para warga, mencakup antara lain kaum ibu, anak-anak dan pelajar, serta pemuda bersatu menolak ide penutupan Pulau Komodo dan pemindahan permukiman mereka. Perwakilan pemuda menyuarakan secara langsung enam tuntutan warga, para pelajar menulis surat
kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Afioma, pernyataan tuntutan warga berlangsung damai dari pukul 10.00 hingga 12.00 WITA. Anak-anak sempat berkerumun membubuhi tanda tangan pada lembaran surat untuk Presiden. Aksi warga yang langsung bertemu dengan Tim Terpadu ini, kata dia, bermaksud agar suara warga dapat disampaikan secara terbuka. 

Melalui inisiatif warga pula, mereka kompak mengenakan kaus kaus hitam bertulisan “Tolak Penutupan Pulau Komodo”.

“Selama ini rapat dengan Tim Terpadu menyertakan 20 perwakilan masyarakat dalam rapat tertutup. Tak ada yang dapat memastikan aspirasi warga benar-benar didengar. Maka orang (warga Komodo) maunya ngomong di tempat terbuka,” ujar Afioma menjelaskan.

Akbar, seorang penduduk Kampung Komodo lantas membacakan enam tuntutan di hadapan Tim Terpadu.

“Kami warga Komodo, sebagai warga negara dan pemilik kedaulatan tanah Komodo dengan ini menolak rencana pemerintah untuk memindahkan kami keluar dari tanah leluhur kami,” kata dia di hadapan rombongan Tim Terpadu.

Ada enam tuntutan warga Kampung Komodo (Baca: “Risalah Enam Tuntutan Warga Komodo”). Terutama ada tiga permintaan yang urgen untuk dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Pertama, warga mendesak Kementerian LHK dan Pariwisata untuk mengakui dan memfasilitasi peran aktif mereka selaku penduduk setempat dalam usaha konservasi dan pariwisata. Hal ini dicapai dengan pengakuan dan pemberian kewenangan kepada lembaga adat untuk menjalankan fungsi pertimbangan dan dewan pengarah dalam struktur pengelolaan Taman Nasional Komodo.

Kedua, meminta pemerintah tidak memberikan izin apapun kepada perusahaan-perusahaan yang ingin membangun bangunan fisik di kawasan Taman Nasional Komodo. Menurut Akbar, pembangunan fisik mengancam ruang hidup alami komodo dan habitatnya.

“Bukan berarti kami tidak paham konservasi. Kami lebih paham konservasi,” kata Akbar tegas.

Tak hanya itu, mereka menuntut pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak paten atas produk-produk kreatif yang memakai label komodo, baik dalam bentuk nama, modal, dan bahasa.

Bagi kebanyakan warga Komodo, perkataan dan ide Gubernur Laiskodat telah meresahkan dan menyinggung perasaan mereka. Mereka menuntut Gubernur Laiskodat untuk menarik kembali dan meminta maaf atas ucapannya yang menyebut warga Komodo sebagai penduduk liar.

“Kami juga menuntut KLHK untuk meminta maaf atas kelambanan dalam menyikapi pernyataan-pernyataan Gubernur,” kata Akbar menambahkan.

Para investor yang ingin mengembangkan usaha dan prasarana fisik di TNK justru dikecam pula oleh Tasrif. Ketimbang berusaha mengembangkan prasarana fisik, Tasrif justru mendukung perkembangan habitat komodo secara alamiah.

“Apa yang mau diubah? Yang tidak mencintai konservasi itu mereka (para investor) sendiri,” ucapnya.