Airlangga: Situasi darurat PMK pengaruhi dunia global

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, penetapan status darurat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berdampak terhadap dunia global. Hal ini dinilai akan mempengaruhi aktivitas ekspor dalam jangka waktu tertentu.

"Kalau kita declare darurat PMK, maka seluruh ekspor hortikultura kita akan dilarang. Dan ini untuk waktu yang panjang, rata-rata (pelarangannya) bisa kena lebih dari 1 tahun. Dalam situasi seperti ini, ini tidak menguntungkan," katanya dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (16/6).

Menurut Airlangga, PMK berbeda dengan Covid-19 yang dialami hampir seluruh dunia. Wabah PMK tidak bisa diungkapkan terlalu besar di masyarakat, karena dampaknya terhadap dunia global.

Kendati demikian, pemerintah tetap melakukan upaya penanganan wabah PMK dengan mengimpor pengadaan vaksin sebanyak 3 juta dan mendorong percepatan obat-obatan. Selain itu, TNI dan Polri turut dilibatkan dalam menjaga lalu lintas hewan ternak agar tidak berjalan di episentrum wabah.

"Pemerintah sudah mengimpor pengadaan vaksin 3 juta. Dengan 14 juta ekor sapi, minimal kita punya 28 juta vaksin. Ini akan terus kami genjot, dan juga obat-obatan," ujar Airlangga.

Sementara, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mewaspadai peredaran informasi soal Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) jelang Iduladha. Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menyebut, upaya koordinasi telah dilakukan untuk mengantisipasi hal ini.

"Berita-berita hoaks, fake news, dan lain sebagainya ini yang harus kita antisipasi," ujar Gatot dalam keterangannya di Rapat Koordinasi dengan Penjabat Kepala Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6).

Pihaknya mewanti-wanti agar jangan sampai muncul isu yang kontraproduktif terkait wabah ini. Untuk itu, Polri juga berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

"Kami mohon perhatian mendekati Iduladha, tolong nanti berkoordinasi dengan kanwil agama setempat, dengan para kiai, para ulama, juga tokoh-tokoh agama Islam," kata Gatot.

Terkait pengendalian penyebaran wabah PMK, Gatot menyebut, pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan seperti pengecekan dan pengawasan rumah potong hewan (RPH) serta pemetaan wilayah wabah virus hingga ke kecamatan.

Kemudian, dilakukan juga pendampingan petugas kesehatan, pengecekan ketersediaan stok, dan kestabilan pengecekan lalu lintas transportasi hewan. Tahapan pengendalian ini dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait.

"Kita selama ini juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk juga dengan stakeholder terkait," kata Gatot.

Gatot menambahkan, upaya bersama yang selama ini sudah dilakukan diharapkan dapat diteruskan untuk meminimalisir PMK hewan ternak.