Anggota DPR asal Papua: Bupati baru dilantik bertindak arogan

Anggota Komisi II DPR asal Papua John Siffy Mirin, meminta, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI mengawasi kepala daerah di Papua. Pangkalnya, pelantikan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sesuai regulasi.

John mengatakan banyak kepala daerah di Papua, khususnya di wilayah pegunungan melantik pejabat OPD atas kemauan pribadi.

"Pilkada baru selesai di beberapa daerah Papua, terus pelantikan pejabat bupati dan wakil bupati baru dilantik, tapi para bupati yang baru dilantik itu terlalu arogan, membunuh karakter aparatur sipil negara (ASN). Secara sadar begitu," kata John dalam rapat Komisi II dengan Menpan RB, KASN dan Ombudsman di Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).

Sesuai Undang-undang (UU) ASN, kata John, seorang kepala daerah baru bisa merombak OPD setelah enam bulan pasca lantik sebagai kepala daerah. Namun, kata dia, yang terjadi di Papua, beberapa bupati justru melakukan perombakan tak lama setelah dilantik.

"Masa tiba-tiba berikan memo pelantikan OPD, menunjuk si A dan si B. Ini gak bagus dan gak mendidik. Itu sama sekali membunuh karakter OPD-OPD itu," katanya.

Selain perombakan OPD yang tidak sesuai aturan, John juga mengatakan, ada kepala daerah yang baru dilantik, mengganti kepala desa. Dia khawatir, kondisi itu akan menimbulkan konflik baru di Papua.

"Dan tidak boleh lagi pergantian kepala desa segala macam, justru menciptakan konflkik lagi. Nanti ada korban jiwa lagi," jelasnya.

Usai menyampaikan aspirasinya, John kemudian menyerahkan, dokumen aspirasi dari daerah pemilihannya. Dokumen aspirasi itu diberikan kepada Ketua KASN Agus Pramusinto dan Ketua Ombudsman RI Mokh Najih.