Anggota Komisi VII DPR dukung KPK berantas mafia penambangan liar

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto, mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap kepada oknum aparat keamanan yang menjadi beking praktik penambangan liar (ilegal mining).

Mulyanto berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam menyelesaikan masalah ini. Sehingga KPK berani menindak siapapun yang menjadi beking penambangan liar selama ini, termasuk pelaku dari pihak oknum aparat keamanan.

"Kami mengapresiasi langkah KPK tersebut. Ini langkah proaktif yang layak diacungkan jempol," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (16/11).

Menurut Mulyanto, sudah semestinya KPK berinisiatif mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap dan korupsi di sektor minerba. Sebab, umumnya pelaku kejahatan di sektor minerba ini melibatkan oknum pejabat yang mempunyai kekuasaan dan jaringan kerja cukup besar.

Sehingga, upaya pemberantasan korupsi di sektor ini perlu dilakukan dengan cara-cara extraordinary. Mengingat nilai transaksi di sektor ini sangat tinggi dan membutuhkan pengawasan yang ketat.  

"Kami berharap banyak KPK dapat berkontribusi besar dalam menata sektor pertambangan ini, agar SDA yang berlimpah di tanah air ini benar-benar dapat dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat.  Bukan dinikmati oleh segelintir orang kaya di Indonesia atau dikorupsi oleh para pejabat," ujar Mulyanto.

Politikus PKS ini menegaskan, jika sumber daya alam (SDA) yang berlimpah dapat dikelola dengan baik, paling tidak batubara dan kelapa sawit saja, mungkin ekonomi rakyat bisa lebih baik. Ini dua komoditas nasional dengan nilai ekspor tertinggi.