sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Baleg DPR pastikan RUU Ciptaker permudah pelaku UMKM

Ada dua jenis perizinan kemudahan usaha dalam RUU Ciptaker.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Rabu, 01 Jul 2020 17:20 WIB
Baleg DPR pastikan RUU Ciptaker permudah pelaku UMKM
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 115056
Dirawat 37618
Meninggal 5388
Sembuh 72050

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya kelak, di antaranya kemudahan dalam mengurus perizinan yang terintegrasi.

"Ada dua jenis perizinan yang akan diberi kemudahan dan itu diberikan sekaligus. Pertama adalah perizinan sebagai lisensi pendirian pendaftaran usaha. Kedua, perizinan yang terkait dengan sertifikasi izin edar dan sertifikasi halal bagi produk yang memerlukan sertifikasi tersebut dan akan diberi subsidi oleh negara," ungkap Supratman di Jakarta, Rabu (1/7).

Demikian pula mengenai pendirian perseroan terbatas untuk sektor UMKM, dari syarat dua orang, kini dipermudah menjadi bisa dilakukan oleh hanya satu orang. 

Supratman juga telah meminta tarif pajak penghasilan (PPh) bagi sektor UMKM dinihilkan. Meski belum ada keputusan, kemungkinan akan ada pengurangan tarif.

"Kami juga telah memutuskan untuk kebijakan fiskal di sektor UMKM yag saat ini tarif PPh finalnya 0,5%, kami minta ke pemerintah untuk dinolkan. Pemerintah sudah mulai mengeluarkan angka, kemungkinan di angka 0,2%," imbuhnya.

Sektor UMKM, lanjut Supratman, memang perlu dimaksimalkan karena menyerap tenaga kerja paling besar, yaitu hampir 90% sehingga sektor ini harus dioptimalkan.

Senada disampaikan Anggota Baleg DPR RI Ledia Hanifa Amaliah bahwa Pemerintah dan DPR sepakat memberi kemudahan berusaha bagi UMKM.

Menurut politisi Fraksi PKS ini, pemerintah daerah berperan penting untuk menata dan memfasilitasi UMKM. 

Sponsored

"Pemerintah pusat jangan terlalu mengurusi UMKM, karena jumlahnya banyak sekitar 65 juta UMKM, sehingga kebijakannya nanti tidak realistis, lebih baik ditangani pemerintah daerah,” katanya.

Ledia mengingatkan bahwa bisnis UMKM sifatnya dinamis, sehingga perlu data yang terus diperbarui karena nanti akan berkaitan dengan kebijakan yang akan dikeluarkan seperti pendampingan dan bantuan hukum.

Dia berharap ketentuan tentang UMKM dibahas tuntas dalam RUU Cipta Kerja. "Jangan melulu diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana (PP). Praktiknya selama ini butuh waktu tahunan untuk menerbitkan satu peraturan pelaksana,” pungkasnya.

Berita Lainnya