sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pemerintah didesak ambil opsi lockdown Pulau Jawa

Mengunci Pulau Jawa akan menjadi langkah penting dalam pengendalian penyebaran coronavirus.

Achmad Rizki
Achmad Rizki Jumat, 27 Mar 2020 12:40 WIB
Pemerintah didesak ambil opsi <i>lockdown</i> Pulau Jawa
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini

Penyebaran virus SARS-CoV-2 terus meluas. Hingga kini sebarannya sudah menjalar di 27 provinsi di Indonesia. Hanya bersisa tujuh provinsi yang masih belum terjamah Covid.19.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta, pemerintah segera mengevaluasi skenario penanggulangan Covid-19. Pemerintah diminta mengambil opsi skenario yang lebih tepat untuk menekan penyebaran.

Menurut dia, salah satu opsi yang bisa menekan penyebaran coronavirus adalah langkah isolasi atau lockdown. Dia menjelaskan, opsi kuncitara itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Kuncitara wilayah bisa menjadi pilihan saat ini. "Saat ini, banyak daerah muncul pasien-pasien positif Covid-19 karena pergerakan masyarakat antar-wilayah masih terus terjadi," kata Sukamta di Jakarta, Jumat (27/3).

Politikus PKS itu menerangkan, terkait tren bertambahnya jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19, data Kamis (26/3) menjadi 893 orang dan juga menyebar ke 27 provinsi di Indonesia.

Sukamta menilai, pemerintah tak perlu menutup opsi lockdown. Karena bisa saja opsi ini menjadi cara paling efektif membendung penyebaran coronavirus. Apalagi, sejumlah negara sudah melakukannya, seperti Singapura dan Malaysia.

Karena itu, dia menilai, sangat penting bagi pemerintah untuk transparan terhadap skenario yang akan dilakukan dalam penanggulangan Covid-19.

"Apabila opsi lockdown dilakukan, bisa dimulai dari Pulau Jawa. Ini dengan mempertimbangkan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak berada di Pulau Jawa. Khususnya Jabodetabek," ujarnya.

Sponsored

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai, mengunci Pulau Jawa akan menjadi langkah penting dalam pengendalian penyebaran coronavirus. Menurut dia, pemerintah bisa melakukan lockdown terlebih dahulu di Pulau Jawa selama dua bulan.

Jika langkah itu diambil, dia mengingatkan konsekuensinya, yakni menanggung kebutuhan keluarga terdampak. Jika menggunakan data keluarga miskin, kata dia, maka anggaran bantuan selama lockdown dua bulan hanya membutuhkan sekitar Rp12,5 trilliun.

Berdasarkan perhitungan bahan pokok yang dibutuhkan satu keluarga miskin per bulan: beras 10 kg, daging ayam 2 kg, ikan lele segar 2 kg, telur ayam ras 4 kg, minyak goreng 2 liter. Semua dengan harga terkini di pasaran.

"Maka, setiap keluarga bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000," bebernya.

Dia juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2019, jumlah penduduk miskin di pulau Pawa mencapai 12.555.900 orang. Apabila dilakukan lockdown selama dua bulan dibutuhkan sekitar Rp12,5 trillin.

Jika opsi lockdown diambil, menurut Sukamta, pemerintah perlu menanggung stimulus kepada 73,5 juta pekerja di Jawa dan perhitungan berdasarkan UMP di berbagai provinsi di Pulau Jawa.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus memberikan stimulus sekitar Rp300 trilliun agar perusahaan bersedia merumahkan karyawannya.

"Dana 300 trilliun bisa dikumpulkan dengan mengalihkan beberapa mata anggaran APBN. Mungkin tidak sebesar itu. Saya kira dalam situasi keprihatinan seperti ini, akan banyak sektor swasta yang mau ikut membantu dengan tetap memberikan gaji kepada karyawannya selama lockdown," ujarnya. (Ant).

Berita Lainnya