Jokowi paling banyak dipetisi Change.org

Nama Presiden Joko Widodo paling banyak dipetisikan dalam wadah petisi daring Change.org sepanjang tahun 2018. Total petisi yang diarahkan pada Calon presiden nomor urut 01 tersebut mencapai 2,7 juta petisi.

Direktur Komunikasi Change.org Desmarita Murni mengatakan, nama Jokowi memang konsisten masuk dalam tren laporan tahunan, meski tak selalu yang tertinggi. Jokowi mempertahankan predikat paling banyak dipetisikan sedari 2017, dan hanya tergeser pada 2016 dari Setya Novanto.

"Sebenarnya konsisten tiap tahun Jokowi masuk. Mungkin karena Jokowi aktif di sosial media," paparnya, Kamis (20/12).

Desmarita menjelaskan petisi yang ditujukan ke Jokowi mencakup banyak masalah. Sehingga, membuat nama mantan Wali Kota Surakarta ini pun  menjadi yang terbanyak dipetisikan.

"Jadi bisa saja itu misalkan yang dipetisikan Kementerian Hukum dan HAM itu dimasukkan nama Jokowi, dan terus kalau masalah lingkungan juga walau itu diperuntukan untuk Menteri Lingkungan nama Jokowi juga disertakan," paparnya.

Kendati demikian, ia tak bisa memastikan tingginya petisi tersebut adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi. Sebaliknya, ia pun tak menjamin tingginya petisi tersebut ialah bukti banyaknya pihak yang tak setuju dengan Jokowi.

Tren petisi online

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi digital saat ini, tak dapat dipungkiri telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia. Tak terkecuali dalam hal berdemokrasi. Salah satu bentuknya adalah permohonan resmi kepada pemerintah yang saat ini telah dilayangkan melalui sistem dalam jaringan (daring), alias petisi online.

Change.org yang merupakan platform online bagi para pihak yang ingin menyerukan suaranya melalui petisi online ini melaporkan terjadi peningkatan tren. 

Direktur Komunikasi Change.org Desmarita Murni mengatakan, sepanjang tahun 2018 telah banyak petisi yang dilayangkan oleh masyarakat ke pemerintah melalui Chenge.org. Rerata, petisi itu merupakan persoalan tentang perkara lingkungan.

"Jadi tren 2017 itu temanya yang paling banyak diperbincangkan adalah mengenai hak asasi manusia, dan 2016 itu terkait teloransi. Nah 2018 ini banyak petisi-petisi yang bertema lingkungan," ujarnya.

Misalnya, kasus yang dialami oleh Bambang Hero, seorang saksi ahli yang coba dikriminalisasi lantaran digugat oleh perusahaan yang membakar lahan. Kemudian, dibuat petisi yang akhirnya upaya kriminalisasi tersebut ditolak oleh PN Cibinong.

Contoh selanjutnya, mengenai pembunuhan satwa. Misalnya, ada petisi terkait gajah bunta yang mati karena gadingnya diambil, komodo, hiu paus yang dipindahkan dari Berau ke Ancol, hingga soal aksesoris burung cendrawasih yang kemudian dilarang tak boleh lagi. 

"Jadi kita melihat tren itu sehingga kita melihat ini topik-topik lingkungan itu memang banyak di tahun 2018," paparnya.

Desmarita menyebut, masyarakat yang melayangkan petisi terkait persoalan lingkungan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun 2017, lantaran angkanya yang sangat jauh berbeda.

Kalau misalnya dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 118.000 orang. Sedangkan, yang menandatangi petisi lingkungan pada tahun ini mencapai lebih dari 2 juta orang.

Ia menjelaskan, telah banyak petisi online yang berhasil mendorong perubahan dan keadilan. Di antaranya yang paling fenomenal adalah digagalkannya Undang-undang MD-3 oleh Mahkamah Konstitusi, karena dipandang akal-akalan DPR untuk kebal hukum.

"Saat DPR diam-diam mengesahkan aturan yang makin membuat mereka kebal hukum, rakyat tak tinggal diam. Mereka turun ke jalan, mengajukan uji materi ke MK dan galang penolakan terhadap UU MD3, akhirnya pada Juni lalu MK membatalkan UU MD3 yang baru disahkan DPR," jelasnya.

Ia memaparkan, sepanjang 2018 terdapat banyak pihak yang dipetisi oleh masyarakat, salah satu yang paling tertinggi adalah Presiden Jokowi dan lembaga DPR RI.

"Presiden Jokowi itu sekitar 2.712.584 petisi, lalu diposisi kedua ada Menteri LHK Siti Nurbaya 1.849.760 petisi, lalu DPR RI 1.188.415. Lalu ada Mahkamah Agung 520.256 petisi, kemudian ada KPU 442.651 dan ada Bawaslu 438.427 petisi,"paparnya.

Sedangkan dari segi isu, isu mengenai lingkungan dan perlindungan hewan masih menjadi tren di sepanjang tahun 2018, disusul isu korupsi dan kekerasan terhadap perempuan.

"Lingkungan paling tinggi tahun ini, yang tanda tangan petisi itu ada 2.112.128, lalu perlindungan hewan 1.982.411, lalu ada antikorupsi 794.407, kekerasan terhadap pertumbuhan 701.129 kemudian ada isu demokrasi 598.346 dan terakhir adalah isu mengenai toleransi sebanyak 580.894 petisi," pungkasnya.