Kasus CPO, Kejagung didesak periksa menteri Jokowi

Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) mendukung Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm iil (CPO) dan turunannya. Dukungan itu disampaikan Formasi saat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Kejagung, Kamis (9/6).

Formasi berharap, Kejagung mengusut kasus ini hingga ke level elite, yang ditenggarai ikut berperan dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung Kejagung untuk memeriksa pejabat yang lebih tinggi sampai di level menteri-menteri kabinet Presiden Jokowi," ujar Koordinator Formasi dalam keterangan pers, Kamis.

Menurut dia, kasus CPO berkelindan dengan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng beberapa bulan belakangan. Kejagung sendiri telah menetapkan sejumlah tersangka dari pihak swasta, Kejagung juga telah menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka. Selain itu, penyidik Kejangung juga telah memeriksa pejabat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

"Ini langkah pemberantasan korupsi yang patut terus didukung. Termasuk dengan terus mendalami perkara dengan memeriksa pejabat yang lebih tinggi, tak terkecuali Menko Perekonomian Airlangga Hartarto," kata Rizki.

Formasi menilai, pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto adalah hal yang wajar dan sepatutnya dilakukan. Pasalnya, Airlangga juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS.

"Berbagai pihak termasuk anggota DPR RI juga sudah memberi catatan soal BPDPKS yang mengaku hanya 'membeo' kepada Komite Pengarah," beber Rizki.

Tak hanya mendukung kinerja Kejagung, Formasi juga mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, tak lama setelah Jokowi menyatakan akan membenahi BPDPKS, pejabat badan ini pun diperiksa oleh Kejagung.

"Ini potret yang bisa meningkatkan keyakinan kita sebagai masyarakat bahwa presiden, Senayan dan penegak hukum bisa lebih solid dan mampu memberantas mafia minyak goreng," pungkas Rizki.