Kebijakan pemindahan ibu kota dinilai cuma program gagah-gagahan

Ketua Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Didik J Rachbini, mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dinilai merupakan program gagagh-gagahan.

“Pemindahan ibu kota ini program gagah-gagahan. Begitu terpikir langsung diperintahkan. Ini bukan Bandung-Bondowoso, bangun ibu kota bukan seperti bangun kontrakan. Kita tidak boleh mengelola negara seperti ini. Ini harus dikritik dan pantas dikritik,” kata Didik di Jakarta pada Minggu (25/8).

Didik mengatakan, sebelum kebijakan pemindahan ibu kota benar-benar direalisasikan, pemerintah sebaiknya menyampaikan rencana tersebut secara jelas dan sistematis. Sebaliknya, bila rencana pemindahan ibu kota tidak disampaikan secara sistematis, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut sebagai keputusan yang mentah.

“Sekarang ketua MPR mulai bicara harus dipikir ulang, Ketua DPR bilang belum terima naskah akademisnya, Kemendagri bilang ini belum matang, urusan negara tidak boleh grasa-grusu,” ucapnya. 

Ia meyakini pemindahan ibu kota tidak akan berdampak pada pemerataan ekonomi di Kalimantan. Karena itu, Didik mengingatkan Presiden Jokowi untuk mengkaji ulang pemindahan ibu kota sesuai ilmu kebijakan publik. Apalagi, menyangkut sosialisasi pemahaman dan hal terkait lainnya yang perlu diintensifkan sebelum proses pemindahan ibu kota diputuskan. 

"Kita bukan tidak setuju tapi sebaiknya dikaji ulang," katanya.

Komisioner Ombudsman, La Ode Ida, mengimbau pemerintah untuk tidak gegabah memutuskan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, memindahkan ibu kota negara bukan perkara mudah. 

“Perlu kajian serius dalam berbagai aspek sebelum membuat keputusan memindahkan ibu kota,” kata La Ode Ida.

Menurut La Ode, pemerintah perlu memperbanyak sumber rujukan dari berbagai pihak, terutama pada negara-negara yang pernah memindahkan ibu kota negaranya agar pemerintah benar-benar memiliki referensi kuat dan jelas tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah pemindahan Ibu Kota Negara.

"Merujuk pada pengalaman dari beberapa negara-negara persemakmuran, seperti negara-negara di Afrika dan Australia, pemindahan Ibu Kota Negara tidak semulus dan sebaik yang dibayangkan," katanya. (Ant)