Kepala daerah diciduk KPK dari Hulu Sungai Tengah sampai Cianjur

5. Bupati Lampung Tengah

Bupati Lampung Tengah, Mustafa, ditangkap KPK pada 14 Februari 2018 karena terlibat dalam kasus penyuapan BUMD, PT SMI. Dia berniat meminjam uang Rp300 miliar dari PT SMI, untuk pembangunan di wilayahnya. 

Agar dapat melakukan pinjaman itu, dia harus memberi uang jasa kepada DPRD sebesar Rp1,16 miliar. Mustafa pun mengarahkan para kontraktor dan Pemda, agar mau mengucurkan uang sejumlah tersebut dari dana taktis Pemda Lampung Tengah.

Mustafa divonis 3 tahun penjara, denda Rp100 juta, dan hak politiknya dicabut.

6. Walikota Kendari

Pada 27 Februari 2018, Walikota Kendari, Sulawesi Tenggara, Adriatma Dwi Putra, terjaring OTT KPK. Ia bersama ayahnya, Asrun, menerima total suap Rp2,8 miliar. 

Uang suap diberikan untuk memenangkan proyek lelang perusahaan Hasmun Hamzah, dalam pembangunan gedung DPRD Kota Kendari hingga jalan Bungkuto Kendari New Port.

Andriatma dan ayahnya divonis 5,5 tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

7. Bupati Bandung Barat

Pada 10 April 2018, Bupati Bandung Barat, Abu Bakar terjaring OTT KPK. Dia berperan aktif dalam kasus dugaan korupsi penerimaan sejumlah uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya. 

Uniknya, Abu Bakar sempat membantah kalau dia terjaring OTT KPK dengan menyelenggarakan jumpa pers bersama media. Selain itu, dia juga sempat berdalih untuk menghindari proses hukum dengan mengaku menderita kanker dan harus menjalani kemoterapi.

8. Bupati Bengkulu Selatan

Pada 15 Mei 2018, Bupati Bengkulu Selatan, Bengkulu, Dirwan Mahmud ditangkap KPK karena diduga menerima komitmen fee untuk lima proyek infrastruktur di Bengkulu Selatan. Dirwan dijanjikan menerima total suap senilai Rp112,5 juta, namun baru terealisasi sebesar Rp98 juta.

Selain Dirwan, KPK juga menjerat istrinya, Hendrati, serta Nursilawati selaku Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.

9. Bupati Buton Selatan

Pada 23 Mei 2018, Bupati Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Agus Feisal Hidayat terjaring OTT KPK. Dia diduga menerima suap dari para kontraktor di daerah Kabupaten Buton. Agus berencana memakai uang tersebut untuk biaya pencalonan ayahnya sebagai gubernur dalam pilkada Sulawesi Tenggara.

Setidaknya, dalam OTT ini KPK sudah mengamankan uang sebesar Rp409 juta dan alat kampanye salah satu calon gubernur di rumah konsultan politik bernama Syamsuddin. Diduga itu adalah konsultan politik yang digunakan oleh Agus agar dapat memenangkan ayahnya di Pilkada tahun ini.