sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ketua Ombudsman minta Polri humanis dalam menjaga unjuk rasa

Penyampaian aspirasi dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Jumat, 16 Okt 2020 09:16 WIB
Ketua Ombudsman minta Polri humanis dalam menjaga unjuk rasa
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Idham Azis tentang penanganan unjuk rasa terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi diminta persuasif dan humanis dalam menjaga demonstrasi serta menghindari tindakan represif.

Apabila pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi tak terkendali, Polri dapat merumuskan perencanaan cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan sesuai dengan prinsip proporsional.

“Melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap komandan satuan kepolisian. Serta perlu juga memastikan perlindungan aparat dalam menjalankan tugasnya, serta melakukan rotasi personel untuk menghindari kelelahan,” katanya secara tertulis yang diterima Alinea.id, Kamis (15/10) malam.

Melalui surat nomor B/1682/LM.12/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Amzulian turut mengingatkan penyampaian aspirasi dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, harus patuh pada batasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Di sisi lain, dalam pengamanan dan penanganan demonstrasi, harus sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Apabila polisi melakukan pengamanan dan/atau penahanan terhadap peserta unjuk rasa, Ombudsman meminta agar pihak yang ditahan dapat terpenuhi hak-haknya, seperti pendampingan penasihat hukum.

"Selanjutnya, proses pemeriksaan agar dilakukan secara objektif dan transparan, dengan menyampaikan informasi mengenai pihak-pihak yang diamankan serta status dan proses yang sedang dilakukan," ucapnya.

"Termasuk, penanganan terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas," imbuhnya.

Sponsored

Ombudsman juga mengingatkan agar Polri dapat menjamin terpenuhinya protokol kesehatan bagi pengunjuk rasa yang diamankan, sehingga tidak menimbulkan klaster baru Covid-19.

Berita Lainnya