Komisi II DPR akan uji kelayakan 18 calon anggota Ombudsman

Komisi II DPR akan memulai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadal 18 calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 yang diajukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Komisi II DPR akan melakukan fit and proper test terhadap 18 calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 yang akan dilaksanakan pada  26 Januari sampai dengan 27 Januari 2021," ucap Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat konfrensi pers di Gedung Nusantara III, Kamis (21/1).

Komisi II DPR berharap, publik dapat turut serta memberikan saran dan masukan guna mendapat informasi yang komprehensif terhadal 18 calon anggota Ombudsman RI.

“Saran dan masukan dapat diberikan secara tertulis dengan menyertakan identitas lengkap dan dikirimkan kepada Sekretariat Komisi II DPR selambat-lambatnya 25 Januari 2021," tuturnya.

Proses uji kelayakan dilakukan Komisi II DPR setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan 18 nama calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 pada 2 Desember 2020. 

Dari 18 calon tersebut, Komisi II DPR akan memilih sembilan nama untuk ditetapkan sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026. Kewenangan uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR, diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Dalam diktum itu, DPR wajib memilih dan menetapkan sembilan calon yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari presiden.

Adapun 18 nama calon Anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 yaitu Andri Gunawan Sumiyanto (Tenaga Ahli pada DPR), Bobby Hamzar Rafinus (ASN pada Kemenko Perekonomian),  Dadan Suparjo Suharmawijaya (Anggota Ombudsman RI), Hani Hasjim (Konsultan komunikasi pada PT Redwhite Communication), Heru Setiawan (Vice President kelembagaan pada PT PLN Pusat), dan Hery Susanto (Direktur Operasional pada PT Grage Nusantara Global).

Kemudian Indraza Marzuki Rais (Kepala SPI PT Perikanan Nusantara {persero}), James Modouw (Dosen pengajar pada ISI Denpasar), Jemsly Hutabarat (Pegawai pada PT GMF Aeroasia), Johanes Widijantoro (Dosen pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Mokhamad Nazir (Dosen pengajar pada Universitas Muhammadiyah Malang), dan Muhammad Joni Yulianto (Konsultan pada AIPJ-Cardno Emerging Markets).

Selanjutnya Noorhalis Majid (Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan), Ratminto (Dosen pengajar pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), Robertus Na Endi Jaweng (Peneliti dan Pimpinan pada Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD),  Roby Arya Brata (ASN pada Sekretariat Kabinet ), Ucu (ASN pada Sekretariat Presiden), Yeka Hendra Fatika (Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi).