Korupsi satelit, Kejagung periksa petinggi PT Dini Nusa Kusuma

Penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa petinggi PT Dini Nusa Kusuma (DNK) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dua saksi dari perusahaan tersebut hari ini memberikan kesaksiannya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut, dua saksi yang diperiksa berinisial SW dan AW. 

"SW selaku Direktur Utama PT DNK dan tim ahli Kementerian Pertahanan, saksi kedua AW selaku Presiden Direktur PT DNK," ujar Leonard dalam keterangan tertulis, Selasa (18/01).

Keduanya, kata Leonard, dimintai keterangan guna menambah alat bukti dan fakta hukuum untuk mengarah pada tersangka. Pasalnya, sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan.

"PT DNK adalah pemegang hak pengelolaan filling satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan atau menggunakan spektrum frekensi radio di orbit satelit tertentu," ucapnya. 

Setelah menaikkan status perkara ke penyidikan pada Jumat (14/01), penyidik sudah memeriksa dua saksi dari perusahaan yang sama. Sementara, pada proses penyelidikan sudah diperiksa 11 orang.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan, perkara tersebut berawal saat pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur yang awalnya berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan kemudian dilimpahkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), lalu, diambil alih oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Proyek itu diambil alih Kemenhan dengan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang belum disetujui. "Tahun 2015 sampai 2021 Kemenhan melaksanakan proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur yang merupakan bagian program Satkomhan atau Satelit Komnikasi Pertahanan di Kemenhan," tutur Febrie di Kompleks Kejagung, Jumat (14/1).

Kemudian, selama satu minggu dilakukan penyelidikan dengan memanggil 11 saksi dari pihak swasta dan Kemenhan. Lalu, dilakukan koordinasi dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan hasil adanya kerugian negara senilai Rp500 miliar dan US$20 juta.