Ketua KPK inisiasi bentuk satgas untuk menindaklanjuti laporan PPATK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri, meminta jajarannya untuk membentuk satuan tugas atau satgas khusus untuk menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun mitra kerja lembaga antirasuah yang lain.

"Lakukan pembentukan satgas yang efektif dalam rangka pemberantasan korupsi, terutama di dalam menggunakan dan menempatkan informasi yang diberikan PPATK berupa laporan hasil dari analisis PPATK, dan juga menempatkan laporan pemeriksaan dari mitra kerja kita yang lain," ujar Firli, saat memberikan sambutan pelantikan pejabat struktural KPK, di Gedung Penunjang Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (14/4).

PPATK memang pernah melaporkan hasil temuan yang membuat geger publik yakni, tentang adanya dugaan penyelewengan wewenang kepala daerah yang mencuci uang di rekening kasino luar negeri. Namun, KPK enggan membeberkan laporan tersebut, lantaran bersifat rahasia.

Selain meminta pembentukan satgas khusus, Firli meminta jajarannya dapat membangun kasus yang berfokus pada kejahatan korupsi di sektor lingkungan. Sebab, menurutnya praktik rasuah sektor tersebut berdampak besar pada kemajuan ekonomi negara.

"Prioritas kejahatan korupsi bidang sumber daya alam, pertambangan, lingkungan hidup, tata niaga, yang sungguh berdampak signifikan kepada kemajuan perekonomian nasional," katanya.

Jendral bintang tiga itu juga meminta jajarannya untuk dapat memfokuskan penanganan perkara korupsi yang bersifat pencucian uang. Langkah ini penting dilakukan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

"Upaya penindakan kami sungguh berharap melakukan upaya untuk prioritas pengembalian kerugian negara dan uang negara karena sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat," tutur dia.

Firli juga meminta jajarannya untuk dapat mengelaborasi langkah pencegahan dan penindakan. Selain itu, dia juga meminta para pegawai untuk dapat menjalin koordinasi yang lebih erat dengan aparat penegak hukum lainnya.

"Optimalkan wadah-wadah informasi, supervisi, dan sinergi dengan aparatur penegak hukum lainnya dan aparat pengawas internal pemerintah. Membalut solidaritas kelembagaan dan menjadikan hubungan yang kompak dan solid diantara aparat penegak hukum dan aparatur pengawas internal pemerintah dengan KPK," papar Firli.

Lebih lanjut, Firli mengingatkan jajarannya untuk senantiasa mematuhi hukum dalam memberantas korupsi. Menurutnya, tindakan penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan.

"Penegakan hukum juga harus mengagungkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan jauh dari kegaduhan. KPK percaya Indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera, bisa jadi negara yang maju," urai Firli.