Kronologi kerusuhan di Mako Brimob versi Kapolri

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian tengah berada di Yordania saat terjadi kerusuhan di Mako Brimob. (Presiden: Rakyat & Negara tidak pernah takut pada aksi teror di Mako Brimob)

Pada Kamis malam (10/5), Kapolri Tito Karnavian akhirnya menjelaskan kronoligi selengkapnya terkait kerusuhan di Rumah Tahanan teroris Markas Komando Brimob, Depok, Jawa Barat. (Breaking News: Rutan teroris di Mako Brimob rusuh)

Kejadian yang berlangsung tiga hari berturut-turut itu melewati jalan yang panjang dengan banyak pertimbangan. Meski begitu, kejadian penyanderaan berhasil ditangani dalam kurun waktu 40 jam. (Drama 40 jam pendudukan napi teroris berakhir)

Tito mengaku sudah mendapatkan informasi adanya kerusuhan ini sejak Selasa (8/5) ketika masih bertugas di Yordania sebagai pembicara pada sebuah acara di sana. Meskipun demikian, dia tetap melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dia pun menyerahkan kepemimpinananya kepada Wakapolri Komjen Syafruddin.

"Saya melakukan koordinasi dengan Kadensus anti teror 88, Irjen Syafei. Juga dengan Dankor Brimob dan Wadankor Brimob yang saat itu ada di lokasi. Kemudian saya juga menyampaikan kepada Wakapolri untuk memimpin langsung, didampingi oleh Kapolda Metro Jaya, Kabareskrim, Kabig, dan lain-lain," ujar Tito di halaman Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Tito menjelaskan, dua opsi penanganan yang dimiliki kepolisian adalah langsung masuk menyelamatkan sandera atau memberikan peringatan terlebih dahulu beberapa waktu.

Presiden Joko Widodo, sambungnya, telah memberikan instruksi agar Polri bertindak tegas dan tidak boleh kalah dengan terorisme. Namun kenyataannya, sebanyak 155 narapidana teroris (Napiter) tersebut memiliki pilihannya masing-masing, ada yang ingin melakukan kekerasan dan ada yang tidak. 

"Itulah yang menjadi opsi kami agar jangan sampai ada banyak korban. Padahal ada yang tidak ingin melakukan kekerasan. Sehingga, saya sampaikan kepada bapak presiden bahwa ada situasi seperti itu, dan kami memberikan warning," terang Tito.

Aparat memberikan tenggat waktu peringatan hingga Kamis  pagi. Kemudian, Napiter keluar untuk menyerahkan diri, setelah menyandera enam prajurit Polri.

Penyanderaan berujung tewasnya lima anggota Polri. Beruntung, satu sandera dari anggota Polri Brigadir Iwan Sarjana berhasil diselamatkan.

Saat itu, kata Tito, sebanyak 800-1.000 anggota polri dikerahkan untuk mengepung Napiter. Sebab, menurut Tito jumlah tersebut sudah cukup layak dikerahkan, mengingat kejadiannya berada di tempat yang terisolasi. 

"Kami menyesalkan ada peristiwa kekerasan terhadap Anggota Densus 88 yang mengakibatkan 5 orang gugur," ujar Tito dengan raut wajah kesedihan.

Dia memastikan saat melakukan perlawanan kepada Napiter, aparat tetap mengikuti standar internasional dan hak azasi manusia (HAM). Terutama mengedepankan agar sandera harus tetap dalam keadaan hidup. 

Menurutnya, terdapat dua aksi penyanderaan, yaitu satu anggota Polri yang masih hidup. Kedua, penanganan harus meminimalisir korban agar dapat diproses secara hukum.

"Kami sebagai penegak hukum, anak buah saya gugur, kami berduka dan bersedih. Tapi, sebagai penegak hukum harus taat pada hukum. Jadi proses hukum harus dibedah. Ini memang kami bersenjata, tapi memiliki aturan dan terorisme yang tidak ada aturan, membunuh sembarangan," ujar Tito geram.

Kendati demikian, jika saat itu Napiter tidak juga menyerahkan diri, Tito mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan kepadanya untuk jangan segan-segan bertindak tegas. 

Penanganan kerusuhan, sambungnya, kepolisian telah menyiapkan rencana cadangan yang didukung oleh Panglima TNI. Para prajurit TNI telah siaga di pos pengamanan di sekitar Mako Brimob.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, seperti Menkopolhukam Wiranto dan Kepala Staf  Presiden Moeldoko yang sudah membantu proses penanganan kejadian ini.