Mahfud apresiasi rekomendasi DPD selesaikan masalah Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengapresiasi langkah dan konsep Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI dalam rangka menyelesaikan segala persoalan di Bumi Cenderawasih.

Menurut Mahfud, setiap rekomendasi yang diberikan oleh Pansus Papua DPD memiliki prospek yang baik untuk penyelesaian. Ia berharap dengan adanya rekomendasi tersebut, antara pemerintah dan kelompok masyarakat di Papua dapat membicarakan masalah-masalah yang ada secara damai dan objektif.

"Pansus Papua DPD kita akan koordinasi mencari cara penyelesaian yang konprehensif. Sehingga ke depan, tidak terkesan penyelesaiannya hanya satu jalan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Mahfud sepakat dengan tawaran Pansus Papua DPD untuk membuka dialog dengan semua elemen. Tak terkecuali dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda.

Hal tersebut, lanjut Mahfud, diperlukan agar tidak ada lagi tindakan kekerasan atau emosi dari kelompok-kelompok di Papua dan dari pihak pemerintah.

Kendati demikian, Mahfud menerangkan, Pansus Papua DPD masih perlu mengkaji lebih lanjut akan situasi jika rekomendasi itu ingin direalisasikan. Pasalnya, dalam pertemuan tadi, Mahfud masih belum merasa menerima materi secara detail.

"Mereka juga masih perlu presentasi lebih banyak. Karena tadi hanya satu jam. Ada beberapa konsep yang perlu ditemukan untuk jangka panjang," ungkap dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berharap apa yang direkomendasikan Pansus Papua DPD dapat berjalan sesuai target. Ia juga menegaskan, konsep yang dijalankan nanti harus dilakukan, selain untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), juga dapat melindungi hak negara.

Sebelumnya, Tim Pansus Papua DPD yang dibetuk pada 4 Oktober 2019 menemui Mahfud MD guna membahas dan memberikan rekomendasi atas persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Ketua Pansus Papua DPD Filep Wamafma menerangkan, hingga kini pola penanganan pemerintah ihwal masalah di Papua masih minim substansi. Pasalnya, hingga sekarang pemerintah dinilai masih belum mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat Papua di setiap prosesnnya.

Diterangkannya, jika ingin menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua, hendaknya pemerintah membuka ruang dialog kepada seluruh kelompok masyarakat. Tak terkecuali kelompok separatis atau mereka yang dianggap berbeda pandangan.

"Ya, tadi kami sampaikan kepada Pak Mahfud untuk pendekatan dialog. Pemerintah harus buka diri dan DPD menyarankan membuka diri untuk berdialog untuk membuka diri kepada kelompok yang bersebrangan sekali pun," ujar Filep.

Hingga sekarang, kata dia, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah belum menyentuh substansi persoalan. Oleh karenanya, komunikasi kepada seluruh kelompok sangat diperlukan dalam rangka membangun komunikasi lebih jauh ke depan.

Bagi Filep, pihaknya memandang kelompok-kelompok yang dianggap bertentangan dengan pemerintah sejatinya merupakan masyarakat Papua juga. Berangkat dari itu, jika ingin menyelesaikan persoalan atau konflik di Papua, maka kelompok tersebut juga harus diajak berdiskusi.