Pemerintah diminta punya solusi respons kudeta Myanmar

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, meminta pemerintah memiliki solusi jangka pendek dan jangka panjang dalam menyiasati kudeta di Myanmar. Solusi jangka pendek dapat berupa langkah taktis menjamin keselamantan warga negara Indonesia (WNI).

"Pemerintah harus punya kajian eskalasi konflik di sana. Jika sudah bisa diprediksi apakah eskalasi konflik makin mengkhawatirkan, perlu dipikirkan solusi untuk memulangkan WNI ke tanah air," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (3/2).

Terkait solusi jangka panjang, Sukamta berharap pemerintah melalui ASEAN memperkuat fungsi dan kewenangannya agar krisis politik dan HAM yang terjadi di negara anggota dapat ditindaklanjuti dengan mengirim pasukan perdamaian.

"Karena warga sipil yang rawan menjadi korban jika terdapat perang di dalam negeri meskipun telah adanya hukum humaniter," tutur dia.

Lebih lanjut, politikus PKS ini merasa Myanmar perlu belajar mengenai proses demokratisasi dari Indonesia. Sebab, pengalaman bumi nusantara ini tentang hubungan sipil-militer sudah melanglang buana.

"Indonesia sudah pernah mengalami masa-masa tidak enak dalam konteks hubungan sipil-militer dan kita sudah berhasil melalui masa-masa itu. Myanmar perlu belajar dari proses demokratisasi ini dari Indonesia," ucapnya.

Terlepas dari itu, Sukamta prihatin atas peristiwa kudeta tersebut dan mengapresiasi sikap tanggap Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang mengimbau Myanmar menahan diri dan menyelesaikan semuanya dengan jalan terbaik.

"Kami juga mendorong agar pihak yang berkaitan dapat memperhatikan keselamatan semua warga negara di sana, terlebih kepada minoritas seperti etnis Rohingya. Saya kira ini bukan imbauan yang basa-basi atau omong doang, tapi pernyataan harapan agar tercipta demokratisasi di mana pun di Asia Tenggara, khususnya di Myanmar," tandas Sukamta.