Perlu berikan keleluasaan bagi BPPT berinovasi

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo mengatakan kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menunjukkan tren positif. Oleh karena itu, selain dukungan anggaran, pemerintah perlu memberikan keleluasaan bagi BPPT untuk menyampaikan berbagai inovasi baru di kabinet.

"Tetapi untuk melengkapi itu, BPPT perlu diberi ruang untuk menyampaikan sejumlah informasinya di kabinet, supaya bisa menyampaikan beberapa temuannya secara langsung," kata Sartono kepada Alinea.id di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

Secara khusus, Sartono mengapresiasi peningkatan anggaran di bidang riset oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia berharap anggaran tersebut menumbuhkan berbagai inovasi baru khususnya dalam bidang teknologi dalam negeri.

"Ukuran kemajuan sebuah negara terlihat dalam kebijakan dan keberpihakannya kepada lembaga-lembaga riset dan teknologi," ujarnya.

Menurut dia, BPPT adalah sebuah badan yang diisi oleh orang-orang terbaik yang dimiliki bangsa ini.

"Tugas mensinergikan riset, kebutuhan teknologi, produksi dan kebituhan pasar menjadi jaminan kemajuan sebuah bangsa," jelasnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi VII dari fraksi Golkar Dyah Roro Esti Widya Putri berharap kinerja BPPT lebih meningkat ke depan. Secara khusus, Roro, sapaan akrabnya berharap BPPT melahirkan inovasi baru di bidang energi terbarukan, terutama dalam mendukung proyek listrik 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan Jokowi.

Di mana, proyek pengembangan pembangkit listrik 35.000 MW ini, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan kemandirian energi dengan memanfaatkan secara optimal sumber-sumber energi terbaru.

"Peningkatan rasio elektifikasi merupakan target Presiden dalam proyek 35 ribu MW, dan sumbernya macam-macam. Maka dengan kebutuhan itu kita mempersiapkan teknologi di dalam negeri," kata Roro.

BPPT perlu mengambil peluang ini terutama oleh banyak investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi untuk energi terbarukan.

"Kita tidak memperbolehkan karena harga masih mahal dan daya saing ketat," pungkasnya.