Siasat Jokowi kendalikan tekanan para parpol

Langkah Presiden Joko Widodo yang menyatakan susunan kabinet pemerintahannya pada periode 2019-2024 sudah rampung dibahas, merupakan hanya siasat untuk mengendalikan tekanan dari partai politik atau parpol pendukungnya.

“Pengumuman tersebut hanyalah sebuah formaslitas,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Coruption Watch (ICW), Donal Fariz di Jakarta pada Kamis (15/8).

Donal menilai, pengumuman itu merupakan upaya Jokowi untuk meredam tensi partai politik (parpol) pendukungnya  yang sedang tinggi karena urusan jabatan dan kursi kabinet. Selain itu, Donal juga beranggapan langkah tersebut dilakukan untuk menangkal tekanan-tekanan yang dirasakan Jokowi selaku presiden terpilih.

"Paling tidak itu dapat meredam tensi agar tidak ada lagi tekanan-tekanan kuat dari partai. Kita tahu di dalam kongres PDI Perjuangan kemarin ada tekanan masalah kabinet, di luar juga ada (tekanan)," ucap Donal. 

Menurut Donal, langkah yang dilakukan Jokowi sangat jitu. Upaya itu merupakan rangkaian untuk membuat mitigasi konflik antara parpol pendukung, mengingat eskalasi tekanan kepada Jokowi masih sangat masif. Terutama datang dari parpol pendukung yang terlalu terobsesi mengincar kursi jabatan dalam kabinet. 

“Mereka melupakan janjinya yang memberikan dukungan tanpa syarat. Dan pengumuman itu, saya rasa masih perlu dibaca karena belum pasti. Itu hanya siasat Pak Jokowi agar parpol pendukungnya tidak rebut,” kata Donal.

Meski Jokowi telah mengumumkan susunan kabinet, Donal berpendapat, pasti masih ada manuver untuk menekan Jokowi. Menurutnya, tekanan masih akan terus bergulir sampai Jokowi betul-betul menegaskan dengan menyebut nama-nama yang jelas.

Lebih lanjut, Donal mengatakan, berebut jabatan politik pascapemilu merupakan penyakit laten yang kerap terjadi. Bukan hanya dalam tataran jabatan di kementerian, melainkan juga untuk jabatan di sektor politik seperti MPR.

Bahkan terkait kursi pimpinan MPR, Donal menambahkan, ada salah satu parpol yang mewacanakan 10 kursi pimpinan. Menurutnya, wacana itu merupakan logika yang kacau dan membunuh identitas jabatan tersebut.

“Kami di ICW kadang buat jokes, kalu gitu kenapa tidak sekalian 34 saja, mewakili seluruh provinsi Indonesia. Atau 80 mewakili setiap dapil. Tanggung kalau 10," ujar Donal.

Indikator Menteri

Untuk memilih individu yang dianggap layak mengisi jajaran kabinet, Donal menyarankan kepada Jokowi untuk memilih orang yang memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas. Terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. 

“Mengapa kami melihat pertama itu soal kapasitas, tentu kami melihat yang namanya kabinet kerja mesti diisi oleh orang yang mempunyai kapasitas untuk menjalankan fungsi teknokratis di dalam posisinya. Bukan dengan orang yang tidak paham apa-apa," tutur Donal.

Selain kapasitas, individu itu wajib dipilih Jokowi lantaran integritasnya kuat. Karenanya, ia mendorong agar Jokowi terlebih dahulu melakukan background check kepada calon menterinya. Jangan sampai Jokowi memilih individu yang salah. 

“Misalnya seperti individu yang memiliki persoalan hukum masa lalu. Hal itu sangat cacat integritas dan akan menjadi sandera tersendiri bagi seorang presiden,” ujar Donal.

Ketiga, memilih orang yang loyal. Menurut Donal, loyalitas penting karena di ujung kepemimpinannya saat ini ada gejolak loyalitas kepada Jokowi. Apalagi di periode kedua nanti, di mana sejumlah elit parpol sudah melirik Pemilu 2024.

“Ini jadi ironis. Pak Jokowi belum dilantik saja, menteri-menteri dan elit partai sudah melirik 2024. Berbagai macam manuver terlihat misalnya antara Gondangdia dan Teuku Umar," ujarnya.

Jika tidak memilih individu yang loyal, Donal menambahkan, dapat dipastikan program pada visi dan misi Jokowi di sektor tertentu akan terkendala. Bukan tak mungkin para pembantunya hanya akan fokus bekerja selama dua tahun. "Sisanya sibuk manuver untuk 2024," kata Donal.