Tito ke kepala daerah: Segera tindaklanjuti pengaduan pelayanan publik

Kepala daerah diminta segera mempercepat penyelesaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik Pemerintah Daerah 2020. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor 490/1921/SJ. SE yang ditandatangani Mendagri pada 18 Maret 2021 itu ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.

“Segera tindaklanjuti pengaduan pelayanan publik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan mengedepankan asas penyelesaian secara cepat, akurat dan tuntas,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam SE tersebut.

Seluruh penyelenggara pelayanan publik termasuk pemerintah daerah wajib menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik.

Berdasarkan UU tersebut, pengelola pelayanan publik juga diminta segera mengimplementasikan amanat tersebut, melalui pemanfaatan aplikasi pengaduan.

“Secara aktif mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui pemanfaatan aplikasi Layanan Online Pengaduan Rakyat (LAPOR!),” bunyi instruksi Mendagri pada poin nomor 2 dalam SE tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, persentase penyelesaian pengaduan pada tahun 2020 oleh pemerintah daerah baru mencapai 69,78%. “Khusus tindak lanjut pengaduan tahun 2020 diselesaikan pemerintah daerah; provinsi, labupaten, dan kota paling lambat pada 30 Maret 2021, sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik,” terang mantan Kapolri itu.

Disebutkan pula, dalam rangka pembinaan, gubernur diminta mendorong penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh bupati/wali kota dan melaksankaan pembinaan dalam rangka percepatan dan penyelesaian dan perbaikan pengelolaan pengaduan sesuai hasil evaluasi dimaksud.

Bahkan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga diminta menyampaikan laporan hasil tindaklanjut evaluasi pengaduan kepada Menteri Dalam Negeri setelah menerima laporan dari bupati/wali kota.