sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Alasan Cak Imin minta Pemilu 2024 diundur tidak masuk akal!

Ketum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, sebelumnya mengusulkan Pemilu 2024 diundur 1-2 tahun dengan dalih perbaikan ekonomi tak terganggu.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Kamis, 24 Feb 2022 06:52 WIB
Alasan Cak Imin minta Pemilu 2024 diundur tidak masuk akal!

Usul Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diundur 1-2 tahun menuai kontroversi. 

Menurut pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai, usulan tersebut menunjukkan Cak Imin sudah menjadi bagian dengan para oligarki. Bahkan, pendapat tersebut terkesan menggaidakan partainya demi kepentingan pribadi.

"Alasannya agar perbaikan ekonomi tidak terganggu juga sangat tidak masuk akal. Sebab, selama Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden, belum pernah pertumbuhan ekonomi mencapai 7%, sebagaimana yang sering dijanjikan," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2).

Sebelum pandemi Covid-19, terang Jamiluddin, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5%. Trennya kian jeblok selama pagebluk.

"Karena itu, tidak ada keyakinan pertumbuhan ekonomi akan membaik apabila pemilu ditunda," tegasnya. "Justru dengan ditundanya pemilu dikhawatirkan stabilitas politik akan terganggu."

Apabila hal tersebut terjadi, menurutnya, pembenahan ekonomi bakal terganggu. Alasannya, masalah kepercayaan (trust) akan membebani pemerintahan Jokowi.

"Karena itu, jalan terbaik tetap melaksanakan pemilu pada tahun 2024. Melalui Pemilu inilah rakyat akan mempunyai harapan baru memilih presiden yang dapat memperbaiki ekonomi," tuturnya.

"Suka tidak suka, masih banyak anak bangsa yang memiliki kemampuan lebih baik untuk memperbaiki karut marut negeri tercinta. Beri mereka kesempatan dengan melaksanakan Pemilu sesuai waktu yang sudah ditetapkan konstitusi," imbuhnya.

Sponsored

Jamiluddin pun meminta Cak Imin taat konstitusi, yang mengamanatkan pergiliran periode kekuasan digelar setiap lima tahun sekali. "Bukan malah berpihak kepada oligarki."

Untuk diketahui, usul serupa sebelumnya disampaikan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Pendapat itu diklaim sesuai aspirasi pengusaha agar ada waktu untuk bangkit setelah terpuruk dihajar pandemi Covid-19.

Berita Lainnya