Kinerja KPU dinilai belum optimal 

Sejumlah persoalan teknis terkait penyelenggaraan pemilu mencuat jelang pemungutan suara 17 April 2019. Selain masuknya ratusan nomor induk kependudukan (NIK) KTP elektronik warga negara asing ke daftar pemilih tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga mengaku bakal kerepotan memenuhi kebutuhan DPT tambahan. 

Belum lama ini, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga melaporkan kejanggalan pada data 17 juta pemilih di DPT KPU. Selain yang ratusan ribu pemilih tanggal lahirnya sama, BPN bahkan menemukan sejumlah pemilih 'belum lahir' masuk ke DPT. 

Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz menyebut kinerja dari penyelenggara pemilu belum optimal. Salah satunya terkait ketidakmampuan KPU menyediakan DPT tambahan (DPTb) dan meminta publik menggugat aturan terkait DPT ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Menurut saya, dia (KPU) lari dari tanggung jawab. Bagaimana kemudian publik menilai dia bagus? Dari jawaban mereka sendiri kan tak menyelesaikan masalah," kata August dalam diskusi bertajuk "Ribet Pemilu dan Sikap Peserta Pemilu: Akankah Berujung Delegitimasi?" di Cafe Karonai, Jakarta, Kamis (14/3).

August meminta KPU dapat membuat daftar inventarisasi masalah (DIM) prioritas terkait persoalan-persoalan penyelenggaraan pemilu. Menurut dia, DIM itu bakal memudahkan KPU untuk menyelesaikan berbagai polemik terkait penyelengaraan pemilu.

Selain itu, KPU diharapkan mempublikasikan upaya-upaya penyelesaian masalah kepemiluan yang dilakukan KPU secara berkala. "Bukan kemudian melontarkan wacana ada upaya mendelegitimasi. Terakhir, hentikan itu moratorium raker (rapat kerja) atau rakor (rapat koordinasi) lah, tidak penting. Itu hanya menghabiskan anggaran," katanya.

Senada, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampouw, menilai kinerja KPU belum optimal. Menurut Jeirry, lembaga yang dipimpin Arief Budiman itu terlalu fokus dalam mengurusi persoalan-persoalan yang kurang substansial. 

Menurut Jeirry, hingga kini KPU belum mampu menuntaskan persoalan DPT ganda dan DPTb. Padahal, kerapihan daftar pemilih merupakan salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan pemilu.

Jeirry pun menilai wajar jika isu delegitimasi hasil pemilu bergulir di ruang publik. "Menurut saya, kemungkinan delegitimasi pemilu itu disebabkan juga oleh kinerja mereka. Jangan terlalu santai lah. Jangan memfokuskan kinerja pada hal-hal yang tidak penting," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengaku bakal kesulitan mengakomodasi pemilih pindah TPS yang jumlahnya bisa ribuan. Mengacu pada UU Pemilu, KPU tidak boleh mencetak surat suara tambahan.

Disebutkan di Pasal 344 Ayat 2 UU Pemilu, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Aturan di pasal itu kini digugat ke MK. 

Menurut Arief, KPU belum mengumpulkan data DPTb terbaru dan menunggu MK mengeluarkan putusan yang dapat menjadi solusi bagi KPU. "Kami tunggu putusan MK dan berharap MK memutus dengan tepat," ujarnya.