sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mendagri kembali wacanakan pilkada asimetris, Ganjar: Masyarakat tidak mau

Pilkada asimetris merupakan sistem yang memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pemilihan di setiap daerah.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Sabtu, 20 Jun 2020 17:02 WIB
Mendagri kembali wacanakan pilkada asimetris, Ganjar: Masyarakat tidak mau
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 72347
Dirawat 35349
Meninggal 3469
Sembuh 33529

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengusulkan agar sistem pemilihan daerah (pilkada) asimetris.

“Pilkada asimetris mungkin perlu dipertimbangkan. Ini bukan hal aneh dan kita tidak perlu alergi. Di daerah-daerah istimewa kan sebenarnya sudah terjadi pilkada asimetris ini, seperti di DKI Jakarta dan Yogyakarta,” ucapnya dalam diskusi virtual, Sabtu (20/6).

Pilkada asimetris merupakan sistem yang memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pemilihan di setiap daerah. Pertimbangan pilkada asimetris lebih pada perbedaan karakteristik di setiap daerah.

Menurut Tito, pilkada asimetris bisa menjadi solusi untuk meminimalisir dampak negatif pilkada langsung. Misalnya, memanipulasi demokrasi. Pasalnya, memaksakan calon tertentu kerap diterapkan pemilihan langsung kepada masyarakat ke bawah yang belum memahami arti penting demokrasi.

Banyaknya calon pemilih dari kelas menengah ke bawah dengan pendidikan rendah menghasilkan kualitas pemimpin yang tidak sesuai harapan. Makanya, Tito mengusulkan sistem pilkada asimetris berdasarkan pada kedewasaan demokrasi setiap daerah.

Itulah sebabnya jika suatu daerah belum memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi, maka sebaiknya pilkada digelar secara tidak langsung. Sedangkan pilkada langsung bisa diterapkan untuk daerah yang dianggap telah mengerti demokrasi.

"Sistem pilkada langsung ada dampak positif dan negatif. Saya pernah menyampaikan dalam satu forum termasuk mungkin kepada pak Dolly (Ketua) komisi II. Waktu pertama kali menjabat sebagai Mendagri, saya pernah melemparkan ide tentang pilkada asimetris. Yaitu pilkada yang tidak dilaksanakan dengan secara langsung,” tutur Tito.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai usulan Mendagri Tito Karnavian hanya bagus dalam tataran ide. Sebab pada kenyataannya, masyarakat menginginkan sistem yang sama. “Mau enggak asimetri? Jawabannya sudah jelas tidak mau. Maaf pak Tito, karena mesti ada satu sistem yang sama kecuali memang sengaja di exclude undang-undang, seperti daerah istimewa yang empat itu,” ucapnya.

Sponsored

Menurut Ganjar, partai politik menjadi yang bertanggung jawab untuk mendewasakan politisi dan masyarakat dalam proses berdemokrasi. Jika partai politik bisa mendewasakan politisi dan masyarakat, maka pilkada langsung bisa benar-benar jujur dan adil.

“Proses demokrasinya mari kita latih. Partai politik yang paling bertanggung jawab karena mereka yang memiliki fungsi rekrutmen politik dan pendidikan politik,” tutur Ganjar.

Berita Lainnya