sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Belum Munas, DPP Golkar ajukan perubahan pengurus

Munas hanya bisa diselenggarakan setelah pelaksanaan rapimnas dan rapat pleno.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Sabtu, 20 Jul 2019 14:41 WIB
Belum Munas, DPP Golkar ajukan perubahan pengurus

Dinamika politik Partai Golkar menjelang Musyawarah Nasional (Munas) terus berubah. Politikus Partai Golkar Lawrence Siburian menyebut ada dua kubu berseberangan.

Salah satu kubu menginginkan Munas dipercepat menjadi sebelum Oktober atau sebelum presiden terpilih, Joko Widodo melantik menteri-menterinya. Alasannya, agar partai dapat melakukan evaluasi setelah Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.  

"Pimpinan di lembaga eksekutif atau legislatif akan solid dengan pimpinan partai yang terpiih dan harus melibatkan semua anggota partai agar tidak menimbulkan konflik," ujar Lawrence, Sabtu (20/7).

Sementara itu, kubu lainnya menginginkan Munas tetep digelar pada Desember 2019 atau sesuai kesepakatan hasil Munaslub 2017.

Munas hanya bisa diselenggarakan setelah pelaksanaan rapimnas dan rapat pleno. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda rapat tersebut digelar. Lawarence menyebut tak mengetahui alasan di balik belum digelarnya rapat itu. 

Di sisi lain, Lawrence mengaku DPP Golkar mengajukan surat ke Kemenkum HAM untuk merombak susunan kepengurusan. Dia mempertanyakan pengajuan perubahan kepengurusan, sementara Munas belum dilaksanakan.

"Apa urgensinya mengganti kepengurusan? Nah, tentu ini akan menimbulkan persoalan," tuturnya. 

Dia menegaskan kalau seluruh kader harus tunduk pada aturan dan aturan main yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Sponsored

Golkar memiliki 10 organisasi sayap partai dan tujuh kekuatan. Di antaranya, kekuatan Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan. Lalu, Akbar Tanjung yang memiliki kekuatan dari Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) dan Aburizal Bakrie yang didukung oleh jajaran pengusaha.

Menurut Lawrence, seluruh organisasi dan kekuatan itu perlu duduk bicara bersama agar tidak ada gejolak di internal partai.

"Kalau tidak diajak bicara, nanti bisa menimbulkan persoalan yang lebih besar lagi. Jadi perlu sharing of power di internal," ujarnya. 

Peluang Bamsoet

Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik, Dedi Kurnia Syah Putra memprediksi jika Munas dipercepat, Bambang Soesatyo berpeluang merebut kursi Ketua Umum dari Airlangga Hartarto. Bambang kini menjabat sebagai Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar. 

Dia menyebut, gaduhnya internal Golkar disebabkan oleh Airlangga yang terlalu kalem sebagai Ketua Umum. Airlangga disebut tak menunjukkan bahwa dirinya adalah kader \Golkar. 

"Tapi kader Pak Jokowi. Karena dia terlalu tunduk dengan Jokowi. Inilah kemudian yang jadi polemik di Golkar agar ada struktur baru," ujarnya. 

Apalagi, Presiden Jokowi mengistimewakan Airlangga sebagai Menteri Peridustrian yang juga diperbolehkan sebagai Ketua Umum Golkar. 

"Eksistensi Ketua Umum perlu, apalagi Golkar dekat dengan kekuasaan. Hanya saja, siapa yang akan jadi nakhoda," ujar Dedi.