sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR: Angka kemiskinan berpotensi meningkat

Kenaikan harga minyak goreng dan BBM berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Senin, 04 Apr 2022 15:42 WIB
DPR: Angka kemiskinan berpotensi meningkat

Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, memandang akan ada kemungkinan kenaikan angka kemiskinan masyarakat. Hal itu dinilainya lantaran kenaikan sejumlah harga pangan dan energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

“Saya meyakini kenaikan harga komoditas strategis, seperti pangan dan energi ini telah berdampak luas pada rakyat Indonesia terutama terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah," tutur Akmal dalam keterangan resminya, Senin (4/4). 

Menurutnya, ada sekitar 115 juta masyarakat menengah dan masih ada ratusan juta rakyat menengah ke bawah yang terguncang dengan persoalan kenaikan harga pangan dan energi. Pemerintah pun didorong terus melakukan pengecekan dan menemukan solusi agar persoalan yang ada tidak berlarut-larut. 

Akmal mengatakan, kini masyarakat telah terpukul dengan sejumlah harga pangan yang masih bertahan di harga tinggi, mulai dari minyak goreng hingga cabai rawit merah. 

Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan kenaikan harga Pertamax, serta Solar nonsubsidi pun terjadi. Bahkan, terjadi kelangkaan solar subsidi.

"Padahal, BBM ini menjadi andalan transportasi logistik untuk mendistribusi pangan dari sentra produksi ke konsumen," ujarnya. 

Dia menambahkan, janji pemerintah untuk menyediakan subsidi minyak goreng dengan harga Rp14 ribu hanya isapan jempol belaka. Minyak goreng curah masih terpantau dengan harga Rp19.875 per kg hingga kini. Sedangkan, minyak goreng kemasan premium melimpah di pasar dengan harga hingga Rp50 ribu rupiah per 2 liter.

“Ada kondisi, rakyat tidak punya pilihan dalam membeli produk pangan berupa minyak goreng ini. Di sisi lain ada janji minyak goreng dengan harga ketetapan pemerintah, tapi barangnya tidak ada. Ini sama saja omong kosong," tutur Akmal. 

Sponsored

Politikus PKS itu pun menyarankan agar semua komoditas strategis, seperti pangan dan energi, mesti pemerintah yang menjadi price leader. Kondisi pihak swasta yang berkuasa penuh terhadap harga minyak goreng menjadi cermin pemerintah tidak memiliki kekuasaan mengendalikan pasar. 
Menurutnya, seharusnya pemerintah mampu mengendalikan minyak goreng subsidi mulai dari harga hingga ketersediaanya, termasuk distribusinya. Oleh karenanya, dapat dipastikan terjadi peningkatan sangat tinggi atas rasio.

“Yang kekurangan semakin menderita, dan ada sebagian orang yang meningkat kekayaannya akibat pandemi. Tapi pemerintah mesti sadar, bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin makin besar, sehingga perlu keterampilan tingkat tinggi di kabinet pemerintah ini untuk mengatasi persoalan mundurnya kualitas SDM negara kita akibat kemiskinan," ucapnya.

Berita Lainnya
×
tekid