Gelora dan politik kanibal pemecah PKS

Memakai kaus atribut ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), Aris Munandar duduk sambil berdiskusi dengan sanak famili di teras rumahnya di Jalan Warung Pojok, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (17/11). Soal sepak bola hingga politik jadi bahan perbincangan Aris dengan keluarga. 

Garbi merupakan ormas cikal bakal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Partai politik yang digawangi eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta bersama sohibnya, Fahri Hamzah itu resmi dideklarasikan di Jakarta, dua pekan lalu. 

Meskipun mengenakan kaus Garbi, Aris mengaku bukan simpatisan Gelora. Ia mengungkapkan, kaus itu pemberian dari atasannya di Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu (SDIT) Lentera Ilmu di kawasan Tangerang, Banten. 

Aris tenaga pengajar di sekolah binaan PKS itu. "Saya belum penuh support mereka. Masalah baju yang saya pakai cuma pemberian, enggak lebih," ujarnya saat berbincang dengan Alinea.id.

Tak seperti atasannya yang telah 'menyeberang' ke Gelora, Aris mengaku masih ragu mendukung partai anyar itu. "Rasanya enggak percaya aja sekaliber FH (Fahri Hamzah) dan AM (Anis Matta) bisa buat partai," ujarnya.

Lebih jauh, Aris mengaku, ia sebenarnya tak setuju eks pentolan PKS membentuk partai baru. Menurut dia, tak seharusnya konflik internal berbuah perpecahan. "Kasihan aja sesama Muslim beda pandangan dan malah membuat buat dua jembatan. Seharusnya kan memperlebar jembatan," kata dia. 

Gelora lahir dari ide arah baru Indonesia (ABI) yang dicetuskan Anis pasca-Pemilu 2014 atau tak lama sebelum kariernya sebagai Presiden PKS berakhir. Ketika itu, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gelora Mahfudz Siddiq, ide Anis diterima para petinggi PKS dan dibahas secara serius. 

Namun, saat Anis lengser dan pucuk kepemimpinan PKS diduduki Sohibul Iman, ide tersebut mulai dianggap berbahaya. Anis pun dikerdilkan di PKS. Tak terkecuali para pengikutnya. ABI bahkan sempat dianggap gagasan untuk kudeta di PKS. 

"Pascamuncul dokumen kewaspadaan kudeta PKS, para pimpinan PKS itu melakukan langkah represif. Banyak kader dipecat. Yang dipecat dan disingkirkan adalah orang-orang yang terlibat dan intens terhadap konsep arah baru Indonesia," ujarnya kepada Alinea.id, Senin (18/11) lalu.

Meskipun begitu, ide tersebut tetap dimatangkan oleh Anis dan koleganya. Pada 2016, Garbi dideklarasikan. Dua tahun berselang, Garbi resmi berbadan hukum sebagai ormas. Belakangan, Garbi bertransformasi menjadi Partai Gelora. 

Menurut Mahfudz, sebenarnya tak ada yang berbahaya dari ide arah baru Indonesia. ABI hanya gagasan untuk membentuk partai yang terbuka dan berkolaborasi dengan berbagai elemen politik. Basisnya empat pilar, yakni Islam, nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan.

Meskipun begitu, ide tersebut direspons negatif oleh Sohibul dan para petinggi PKS lainnya. "Kami merasa tak ada jalan lain selain keluar dari PKS dan membentuk Partai Gelora," jelasnya. 

Hingga kini, Gelora belum memiliki badan hukum. Namun demikian, sejumlah politikus kawakan telah menyatakan minatnya untuk bergabung. Tak terkecuali, kader dan eks kader PKS. 

Mahfudz mempersilakan siapa pun bergabung dengan Gelora. Dia berkilah, Gelora tak akan melancarkan strategi membajak kader-kader PKS. Apalagi, kader PKS terkenal loyal.

"Kalau (kader PKS) mau mendukung dan bergabung, ya, silakan. Tapi kami tak akan menghabisi energi untuk merekrut kader PKS. Orientasi membajak kader PKS itu terlalu kecil buat kami. Kerja semacam itu terlalu kecil untuk suatu ide yang besar," ujarnya.

Turut hadir pada sesi penandatanganan akta pendirian Partai Gelora Indonesia... Salah satu proses yang ditempuh malam tadi adalah tonggak awal dari sebuah perjalanan baru yang panjang... pic.twitter.com/qObC5copQQ — Deddy Mizwar (@Deddy_Mizwar_) 10 November 2019

Lahir dari kekecewaan

Salah satu kader PKS yang resmi menyeberang ialah mantan anggota Majelis Syura PKS Triwisaksana. Menurut pria yang akbab disapa Bang Sani itu, ia lebih memilih berkarier di Gelora karena gerah dengan kepemimpinan Sohibul yang otoriter.

"Gelora menghormati perbedaan pendapat. Keanggotaan partai dan kepengurusan partai juga lebih terbuka, lebih majemuk. (Gelora) merekrut semua pihak yang mau bergabung dengan partai," ujar Sani.

Selain alasan-alasan itu, Sani tak menampik rumor yang menyebut Gelora lahir kekecewaan para kader dan konflik berkepanjangan di internal PKS. "Memang ada perbedaan pendapat. Tetapi, sejak berdiri Partai Gelora ini, sudah bisa dikatakan, kami telah (jalan) masing-masing secara politik," imbuhnya. 

Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengaku tak gentar. Ia yakin kader-kader di akar rumput, khususnya dari kalangan Tarbiyah, akan tetap loyal kepada PKS. "Kami yakin kader PKS baik di pusat dan daerah konsisten," ujarnya kepada Alinea.id. 

Menurut Mardani, Pemilu 2019 menjadi bukti solidnya PKS. Sempat digadang-gadang bakal turun suaranya karena konflik internal, PKS justru moncer. "Malah suara PKS bertambah sekitar 3 juta lebih," ujar dia. 

Mardani pun mempersilakan kader PKS untuk hengkang jika tertarik dengan gagasan yang diusung Anis dan kawan-kawan. "Jadi, bebas saja. Berorganisasi itu kan dibebaskan. Begitu pun dengan berpartai," kata dia. 

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan, sulit dimungkiri Gelora lahir dari konflik internal yang tak kunjung padam di tubuh PKS. 

"Saya melihat mereka (para pendiri Gelora) memang memiliki cara berpikir tak bisa lagi berada di dalam kelompok PKS. Jadi, memang Gelora bentuk kombinasi dari idealisme dan plus ketidakcocokan terhadap iklim di PKS. Jadi, ini memang adalah ekspresi kemarahan," ujarnya.

Menurut Firman, saat ini Gelora berada di dalam situasi dilematis. Pasalnya, Gelora sudah kadung mendeklarasikan diri menjadi partai terbuka yang berasas Pancasila. Padahal, partai tersebut masih kental nuansa keislamannya. 

"Jadi, Gelora itu di mana? Di wilayah Pancasilanya atau di wilayah Islam? Kalau dia mendekat ke kalangan Pancasila, dia akan bertarung dengan partai-partai besar. Kalau keislamannya yang ditonjolkan, berarti dia tidak terlalu terbuka," ujarnya.

Tanpa kejelasan identitas politik, menurut Firman, sulit bagi Gelora untuk bersaing dengan parpol-parpol tengah yang sudah mapan dan menggembosi basis-basis suara PKS di daerah. "Apalagi, PKS itu punya jaringan yang cenderung solid," ujarnya.

Kanibalisme politik 

Pendapat berbeda diutarakan pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad. Meskipun kiblatnya bakal lebih moderat, Nyarwi memprediksi kehadiran Gelora di kancah politik nasional bakal menggerus elektabilitas PKS. 

Apalagi, Gelora didirikan para pentolan PKS yang punya basis massa di akar rumput, semisal Anis, Fahri, Mahfudz, Sani dan eks Ketua DPW PKS Kalimantan Timur Hadi Mulyadi. "Karena yang di Gelora itu adalah orang yang cukup berpengaruh di dapil-dapil mereka," ujar Nyarwi. 

Lebih jauh, Nyarwi mengatakan, wajar jika Gelora berulang kali dituding membajak kader-kader PKS. Menurut dia, partai yang lahir dari perpecahan memang punya kecenderungan melakukan kanibalisme politik terhadap partai lamanya. 

Karena itu, ia pun menilai lazim bila elite PKS sekaliber Tifatul Sembiring sempat memperingatkan kader-kader PKS agar tak bermain dua kaki. 

"Basis elektoralnya macam kanibalisme. Mereka akan mengambil basis yang sudah dimiliki partai lamanya. Kanibalisme elektoral ini sering terjadi ketika partai pecah dan muncul elite baru. Kalau dalam konteks Gelora, kecenderungan itu ada karena pasti (Gelora) butuh modal awal," ujarnya.

Kanibalisme politik, menurut Nyarwi, merupakan strategi yang paling logis yang bisa digunakan Gelora. Pasalnya, saat ini identitas politik Gelora masih abu-abu. Ia meyakini Gelora bakal kesulitan jika harus berkompetisi dengan parpol tengah lainnya semisal PDI-Perjuangan dan Golkar. 

Selain itu, Nyarwi mengatakan, Gelora juga belum teruji dari segi finansial. "Pertanyaannya mereka punya enggak sumber daya yang besar seperti yang dimiliki NasDem dan lain-lain, baik untuk struktur keorganisasian, untuk calon yang diusung, caleg yang diusung, dan pemimpin partai di daerah," ujarnya.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman menilai tak ada yang salah jika Gelora mengggunakan strategi membajak tokoh-tokoh partai kondang, termasuk eks kader PKS. Menurut dia, strategi Gelora justru efektif dalam meningkatkan popularitas secara instan.

"Apa yang dilakukan Gelora dengan membajak (tokoh) partai itu bisa dibilang brilian. Politik kita kan masih personal order. Personifikasi dalam tubuh partai politik menjadi dominan. Terutama tokoh-tokoh yang sudah kuat. Keterkenalan mereka jelas modal besar untuk mengerek suara," ujarnya.

Namun demikian, Ikrama menyarankan Gelora mencari strategi tambahan untuk mendongkrak popularitas. Apalagi, menurut dia, Gelora dan PKS bakal memperebutkan ceruk suara yang sama, yakni kalangan pemilih yang resistensi terhadap pemerintah Jokowi alias oposisi. 

Pasalnya, setelah Gerindra merapat ke pemerintah, ceruk oposisi kian tak bertuan. "Saya rasa segmen pemilih ini bakal jadi battle ground mereka (PKS dan Gelora). Oleh karena itu, jika ingin lolos ambang batas parlemen 4%, Gelora harus punya motor lain untuk menaikkan suara," jelas Ikrama. 

Pada Pemilu 2019, PKS memperoleh 8,21% suara nasional atau 50 kursi anggota DPR. Meskipun suara PKS dibelah secara proporsional, menurut Ikrama, sulit bagi Gelora lolos ke parlemen pada Pemilu 2024. 

"Karena PKS ini kan bukan partai yang berbasis personal. Dia partai yang lebih berbasis sistem. PKS kuat karena ada struktur Tarbiyah," ujarnya.