Interupsi, Gerindra singgung kebijakan plinplan pemerintah

Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade meminta pimpinan DPR agar tegas mengingatkan pemeritah ihwal larangan mudik di tengah pandemi Covid-19.

Dikatakan Andre, DPR harus bisa mendesak pemerintah agar tidak plinplan dalam menerapkan larangan mudik.

Politikus Gerindra itu berharap, komisi-komisi DPR yang membidangi ini juga bisa konsisten guna meminimalisir persebaran Covid-19.

"Saya ingin satu poin saja pimpinan, kita tahu presiden sudah melarang kita mudik, sudah melarang pulang kampung. Dan harapan kami tentu pemerintah tegas, tidak berubah-ubah peraturannya," beber Andre saat melayangkan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/5).

Andre menilai, kenyataannya sikap pemerintah dalam menerapkan kebijakan penanganan Covid-19 selalu berubah-ubah.

Pada konteks regulasi larangan mudik misalnya, saat Presiden Jokowi (Jokowi) mengumumkan pelarangan mudik untuk semua kalangan, tidak berselang lama peraturan itu direvisi melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 25 Tahun 2020.

Dalam Permenhub tersebut, pemerintah mengubah aturan larangan mudik via udara dengan syarat. Masyarakat dilarang terbang, kecuali bagi pembisnis atau penerbangan VVIP. Ditambah dengan rencana pelonggaran mudik jalur darat.

"Saya harapkan pimpinan, karena saya menyampaikan kegelisahan di masyarakat Sumatra Barat. Per kemarin saja, sudah 203 yang positif corona, provinsi tertinggi di luar Pulau Jawa pimpinan," tegas Andre.

Atas dasar itu, ia berharap pemerintah konsisten untuk melarang siapa pun berpergian dari daerah satu ke daerah lain atau pun mudik.

"Jangan sampai ada celah karena dekat dengan si ini l, dekat dengan si itu, peraturan diubah. Demikian," tutupnya.