Presiden tegaskan Pemilu 2024 tidak diundur

Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyebut Istana tetap memposisikan pemilihan umum (pemilu) sebagai siklus lima tahunan. Menurut Jaleswari, pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang sah.

"Pemilu dimaksudkan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Pasal 22 E UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan secara jurdil setiap lima tahun sekali," kata Jaleswari dalam keterangan pers, Rabu (12/1).

Jaleswari menjelaskan, sejak pemilu era reformasi 1999, perhelatan pemilu telah digelar secara demokratis dan ajeg setiap lima tahun sekali yaitu Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019.

"Ini merupakan salah satu wujud capaian pelembagaan demokrasi yang perlu terus dirawat," ujar Jaleswari.

Pada saat ini, sambung dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR dan pemerintah membahas jadwal dan tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Pembahasan itu dimaksudkan agar mandat konstitusi untuk pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali dapat dilaksanakan dengan baik.

"Selain itu, Presiden Jokowi juga telah menegaskan tidak berminat menjadi presiden tiga periode. Presiden patuh pada konstitusi yang mengamanatkan seorang Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, paling banyak satu kali masa jabatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 UUD 1945. Presiden berharap ketentuan tersebut harus dijaga bersama-sama," tegas Jaleswari.

Dia mengatakan, apa yang telah diatur dalam UUD 1945 dan penegasan Presiden Jokowi cukup menjadi navigasi demokrasi bahwa pemilu tetap digelar secara periodik sesuai amanat konstitusi.

Isu pemunduran Pemilu 2024 mencuat setelah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan para pengusaha menginginkan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) mundur.

Imbas pernyataan itu, Bahlil pun dibanjiri kritik, baik dari politisi maupun para akademisi. Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa pun meminta pejabat tidak membuat kegaduhan terkait pemilihan umum 2024.

Menurut Saan, Komisi II DPR hingga kini tidak pernah mewacanakan penundaan Pemilu 2024. "Para pejabat jangan membuat suasana politik menjadi lebih gaduh, jadi konsentrasi saja di tugasnya masing-masing," kata Saan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).