Kursi Ketua MPR strategis untuk membangun popularitas

Pengamat Politik Ade Reza Hariyadi menilai kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diibaratkan sebagai "kursi panas", karena merupakan posisi yang strategis bagi para politikus sehingga banyak diperebutkan di kalangan partai politik.

"Kursi Ketua MPR bisa menjadi salah satu posisi politik yang strategis, terutama dalam rangka figur-figur yang berkepentingan membangun popularitas dan image politik yang penting bagi persaingan di 2024. Jadi ini yang menyebabkan kursi Ketua MPR jadi 'kursi panas'," kata Ade saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu.

Alasan lain adalah bagaimana komposisi kursi pimpinan MPR berbeda dengan DPR yang pimpinannya merupakan partai pemenang pemilu dan komposisinya sudah diatur oleh undang-undang.

"Kalau MPR kan tergantung konsensus di antara partai-partai. Sehingga terbuka ruang kompetisi politik yg berbeda dengan penyusunan komposisi di DPR. Jadi wajar kalau isu ketua MPR jadi cukup panas," jelasnya.

MPR sejatinya adalah sebuah representasi dari sifat-sifat kenegaraan, sehingga penting bagi MPR untuk menunjukkan karakter tersebut alih-alih mengambil keputusan politik seperti halnya di DPR.

"Tapi kalau kemudian MPR memproses dan mengambil keputusan politik seperti halnya di DPR, saya kira ini tidak dalam domain MPR," ujar Ade.

MPR mestinya lebih menunjukkan karakter dan gaya sebagai representasi daripada sifat-sifat kenegaraan, kenegarawanannya harus dimiliki. Jadi memang sebaiknya tidak terlalu mencampuri urusan-urusan yang terlalu teknis.

Sementara Partai Gerindra yang merupakan partai pemenang kedua Pemilu 2019 berkeinginan untuk merebut jabatan ketua MPR.

"Kami tidak mau munafik. Sebagai pemenang pemilu kedua, kami juga punya harapan mendapatkan jabatan itu. Kader kami siap menduduki jabatan tersebut," kata Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade.

Keinginan Gerindra merebut ketua MPR bukan karena adanya pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

"Niat Gerindra meraih jabatan itu karena Gerindra merupakan salah satu partai politik yang lolos masuk parlemen. Sebagai pemenang kedua pemilu‎, sangat wajar Gerindra menginginkan jabatan tersebut. Apalagi pemilihan pimpinan MPR bukan seperti pemilihan pimpinan DPR yang ditetapkan UU MD3, tetapi memakai sistem paket," kata Andre.

Mantan juru bicara BPN Prabowo-Sandi ini menyebutkan, Gerindra sama sekali tidak memberikan syarat-syarat tertentu dalam upaya rekonsiliasi. Termasuk meminta jatah ketua MPR atau jatah menteri kepada Jokowi atau Megawati.

Berbagai rangkaian pertemuan yang dilakukan semata-mata untuk menurunkan tensi politik pasca-pemilu.

Pertemuan juga dilakukan sebagai bagian dari proses demokrasi. Bahwa persaingan selama pemilu ada, tetapi setelah itu, bersatu kembali untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan.