sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD: Wajar jika masyarakat menolak Prabowo jadi Menhan

Mahfud MD tak mempermasalahkan masyarakat menolak Prabowo Subianto jadi Menhan. Bagi Mahfud, hal itu merupakan kebebasan berpendapat.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Jumat, 25 Okt 2019 16:34 WIB
Mahfud MD: Wajar jika masyarakat menolak Prabowo jadi Menhan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, turut mengomentari pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Menurut bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu, pro dan kontra di masyarakat soal pengangkatan Prabowo adalah hal yang wajar.

Mahfud tak menampik ada kelompok yang mendukung keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Ketua Umum Partai Gerindra sebagai Menhan. Tapi, ada juga kelompok yang menolak. Mahfud menuturkan, dukungan atau penolakan bukan hanya pada Prabowo, melainkan juga menimpa menteri-menteri lain di Kabinet Indonesia Maju. 

“Semua menteri pasti ada yang mendukung, ada yang menolak. Saya juga jadi Menko Polhukam ‘Kok jadi Menko Polhukamnya?’ Menteri lain juga sama. Tuh Menteri Agama, Menteri BUMN, ada yang mendukung, ada yang menolak juga kan,” kata Mahfud di saat ditemui di kantornya Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (25/10).

Karena itu, Mahfud meminta hal ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Setiap manusia, kata dia, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mahfud mengaku tak terlalu mempermasalahkan jika masyarakat menolak Prabowo. Bagi Mahfud, hal itu merupakan kebebasan berpendapat. Sebuah opini yang tidak harus dilarang keberadaannya.

“Kalau pemerintah seperti saya, silakan saja mau menolak mau mendukung, presiden sudah mengangkat. Bukan hanya Prabowo yang ditolak. Sekali lagi, Menag ramai (penolakan) juga. Erick Thohir (Menteri BUMN) dianggap terlalu muda, Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) dianggap tidak punya track record. Tapi sebagian besar masyarakat kan memberikan dukungan juga,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi tidak mungkin kemudian memberhentikan Prabowo lantaran ada penolakan dari masyarakat. Pasalnya, itu sudah menjadi hak prerogratif presiden. Bekas Wali Kota Solo itu, kata Mahfud, pasti telah mempertimbangkannya matang-matang. Menurutnya, belum tentu jika Prabowo menjadi Menhan semua yang dikhawatirkan masyarakat terjadi. Mungkin malah sebaliknya.

"Sama dengan apa gunanya Pancasila, kok masih banyak yang korupsi, kok masih banyak kejahatan moral.  Bisa dibalik juga, apa gunanya ada agama kalau begitu, apa gunanya ada Alquran? Kok masih banyak pencuri di desa, kok banyak koruptor dari orang Islam, itu persoalannya ," ucap Mahfud.

Mahfud mengingatkan kepada masyarakat agar segala persoalan disikapi dengan bijak. Hendaknya masyarakat lebih berpikiran positif untuk setiap suatu keburukan yang dilihat. "Cara melihat masalah tidak seperti itu. Mari setiap masalah itu kita perbaiki dan selesaikan dan diarahkan ke arah yang benar," kata Mahfud.

Sponsored

 

Berita Lainnya
×
tekid