Mahyudin: Saya belum akan mundur sampai ada surat resmi

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memutuskan, Siti Heriati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menjadi wakil ketua MPR. Titiek menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki Mahyudin.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membenarkan, rapat pleno yang diselenggarakan telah menyetujui penyerahan jabatan wakil ketua MPR RI kepada Titiek.

Dia meyakinkan, pergantian kepemimpinan tersebut tidak akan menimbulkan konflik di internal partai berlambang beringin. Apalagi, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto juga sebelumnya telah diajak bicara soal ini.

Ace juga meyakini Mahyudin memaklumi alasan partainya untuk menggantikan dirinya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Mahyudin menuturkan, meski Airlangga telah menyampaikan pergantian kepemimpinan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), akan tetapi upaya ini dinilai tidak memungkinkan dalam UU.

"Iya, dia menyampaikan akan mengadakan pergantian pimpinan MPR, akan tetapi saya diam saja, enggak membantah," ujarnya.

Dalam aturan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) disebutkan, pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Lebih lanjut, seorang pimpinan dapat diberhentikan sebagai anggota di Senayan, karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai seorang pimpinan.

"Saya sih engga menolak, tapi UU yang baru tidak memungkinkan saya untuk diganti," ujarnya melalui pesan singkat kepada Alinea.

Namun ia mengaku akan tetap menyikapi persoalan ini secara dingin, terutama yang menyangkut putusan parpol atas dirinya. Dia tak menampik isu-isu rotasi ini telah bergaung sejak Munas Partai Golkar yang lalu. Menurutnya ada isu yang berhembus ihwal kesepakatan agarTitiek tidak maju menjadi calon ketua umum, kemudian dipromosikan menjadi calon ketua MPR RI.

"Saya kira dalam politik hal-hal seperti itu biasa-biasa saja, jadi saya menanggapi dingin saja," katanya.

Dia juga menegaskan, dirinya belum ada agenda untuk mengundurkan diri. Dia juga masih menunggu, surat dari DPP Golkar apakah sudah masuk ke MPR. Sebab, jika telah masuk ke MPR, seperti biasa akan dilakukan pembahasan oleh pimpinan. Ia meyakini, pimpinanan MPR akan taat asas dan UU.

Tak berhenti di situ, ia juga telah menghadap Abu Rizal Bakri (ARB) selaku Dewan Pembina. Menurutnya, ARB juga tidak pernah menyetujui adanya rotasi karena tidak ada urgensinya. Apalagi masa jabatan hanya tinggal setahun, seharusnya difokuskan pada pemenangan pemilu, alih-alih mengurus hal yang memicu potensi perpecahan di internal partai.

"Saya tidak berbicara berkonflik, tapi saya pasti akan membela diri, membela hak saya sebagai kader Partai Golkar. Kan Partai Golkar ini bukan punya Pak Airlangga sendirian, punya kita semua termasuk saya," katanya.