Pakar dorong Pilpres 2024 diikuti banyak paslon

Pakar komunikasi politik dari  Universitas Mercu Buana Heri Budianto merespon peringatan keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait politik identitas menjelang Pemilu 2024. Menurut Heri, peringatan Jokowi harus dilakukan oleh para politisi dari tingkat atas hingga tingkat bawah.

Pasalnya, luka Pilpres 2014 dan 2019 masih terasa hingga saat ini di mana masyarakat dibelah menjadi dua, yakni Pancasila dan tidak Pancasila atau cebong dan kampret.

"Apa yang disampaikan Presiden (Jokowi) itu adalah satu hal yang harus dilakukan, cukup kita dengan dua kali Pilpres 2014 dan 2019 polarisasinya begitu terasa, dan ini harus dilakukan," ujar Heri Budianto kepada Alinea.id, Jumat (19/8).

Menurut pria yang akrab disapa Herbud, hasil dari politisasi agama dan politik identitas masih terasa hingga saat ini. Artinya, isu-isu agama masih menjadi senjata ampuh para politisi hingga Presiden Jokowi harus menyampaikan hal tersebut karena menyadari jika pola-pola seperti itu masih digunakan.

"Kalau pertanyaannya apakah sudah terasa, kan paska 2019 sampai hari ini soal isu agama itu tidak hilang sepenuhnya. Artinya apa yang disampaikan oleh Presiden berarti memang kondisi itu masih ada, bahkan presiden menyampaikan jangan sampai digunakan," kata dia.

Menurut Herbud, untuk menghindari terjadinya politisasi agama dan politik identitas di Pemilu 2024, perlu mendorong Pilpres 2024 tidak diikuti dua pasangan calon. Sebab, kata Herbud, berkaca dari dua pilpres sebelumnya, dua pasangan calon sangat berpotensi menimbulkan polarisasi di tengah-tengah masyarakat.

"Aspek realitas politik harus ada semacam fakta politik itu tidak dua pasang ya artinya harus lebih. Kalau dua pasang maka peluang untuk terjadi itu sangat besar, maka harus lebih dari dua pasang untuk menghindari itu, tiga atau empat itu dari aspek politik ya," ucapnya.

Herbud pun menyarankan agar seluruh jajaran pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, mulai dari menteri hingga kepala daerah harus melaksanakan arahan Jokowi tersebut.

"Dari aspek kenegaraan seluruh lembaga tinggi, negara harus betul-betul menjalankan ini dan melaksanakan ini secara serius," ucapnya.