PD kubu AHY yakin Kemenkumham tolak berkas Moeldoko cs

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meyakini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak akan megesahkan AD/ART dan kepengurusan Partai Demokrat dibawah komando Moeldoko.

Pernyataan ini sekaligus merespons klaim juru bicara Partai Demokrat versi KLB Deli Serang, Muhammad Rahmad, yang sudah melengkapi dan menyerahkan dokumen yang diminta Ditjen Administrasi Hukum Umum agar AD/ART dan kepengurusan partai diakui negara.

"Kami meyakini gerombolan GPK PD yang telah melakukan KLB abal-abal tak bisa melengkapi syarat administrasi karena ilegal dan inkonstitusional," ujar Kamhar, saat dihubungi Alinea.id, Jumat (26/3).

Selain itu Kamhar menilai, seluruh keterangan yang disampaikan Moeldoko cs tidak berdasar dan mengandung unsur kebohongan. Karena itu, dia menegaskan, Moeldoko cs tidak akan bisa mengesahkan kepengurusannya untuk menggantikan kepemimpinan AHY.

"Tak ada yang bisa mereka jadikan sebagai pijakan untuk syarat sahnya KLB, sebagaimana dipersyaratkan pada AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V 2020," terang Kamhar.

"Pemerintah dalam hal ini Kemenkum HAM pasti bekerja profesional, tak mungkin mengesahkan yang abal-abal atau cacat secara hukum," imbuhnya.

Sebelumnya, juru bicara Partai Demokrat versi KLB Deli Serang Muhammad Rahmad mengklaim, sudah melengkapi dan menyerahkan dokumen yang diminta Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.

"Dokumen untuk Kemenkumham sudah dilengkapi dan sudah diserahkan Sekjen Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun," kata Rahmad, saat dihubungi Alinea.id, Jumat (26/3).

Pelengkapan dokumen yang diminta Ditjen Administrasi Hukum Umum memang tidak diumbar ke publik. Sebab ingin memberikan ruang bagi Kemenkumham untuk memproses dokumen tersebut.

"Mari kita kasih ruang yang nyaman untuk Kemenkumham agar bekerja profesional, tenang, dan jauh dari tekanan," ujarnya.