PDIP sebut Dewan Kolonel Puan Maharani tak diakui

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya tak mengakui pembentukan Dewan Kolonel untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani. Sebab, kata Hasto, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP tak mengatur pembentukan Dewan Kolonel. 

"Tidak ada Dewan Kolonel. AD/ART partai tidak mengenal hal tersebut," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (21/9). 

Hasto tak menjelaskan lebih lanjut keberadaan Dewan Kolonel. Dia memastikan hal itu tidak ada dalam aturan partai.

Diketahui, pembentukan Dewan Kolonel diinisiasi oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi, dengan dikomandoi Trimedya Panjaitan. 

Menurut Johan Budi, Dewan Kolonel awalnya beranggotakan enam orang. Kini, tim itu telah mengalami penambahan jumlah anggota hingga 12 yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.

"Di Fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa dua atau tiga bulan yang lalu. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, kalau kita bikin tim, tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres," kata Johan kepada wartawan, Rabu (21/9).

Meski demikian, Johan menyebut, Dewan Kolonel tak ada kaitannya dengan DPP PDIP. 
"Ini tidak ada kaitannya sama DPP (PDIP)," tutur dia. 

Menuruf Johan, pembentukan Dewan Kolonel juga bukan merupakan upaya manuver di luar fraksi atau DPP PDIP. Kelompok tersebut merupakan bentuk dukungan dari sebagian anggota fraksi PDIP untuk Puan. 

Johan menegaskan, keputusan terkait capres merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sehingga, Dewan Kolonel juga dipastikannya mengikuti instruksi dan keputusan tersebut.

"Pokoknya Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi, tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa yang akan ditunjuk, kalau yang ditunjuk bukan Mbak Puan tentu kami akan tegak lurus kepada Bu Ketum," ucapnya.