sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah diminta jangan terburu-buru wacanakan cabut subsidi gas melon

Wacana pencabutan subsidi gas melon picu kenaikan harga di pasaran.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Jumat, 26 Jun 2020 19:53 WIB
Pemerintah diminta jangan terburu-buru wacanakan cabut subsidi gas melon
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 410.088
Dirawat 58.418
Meninggal 13.869
Sembuh 337.801

DPR meminta pemerintah jangan lagi menambah beban rakyat kecil di tengah pandemi Covid-19 dengan mencabut subsidi energi.

"Saya berharap agar subsidi energi ini jangan diubah hingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga, baik itu subsidi listrik, subsidi elpiji 3kg, dan lain sebagainya," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika dalam Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

Bila belum jelas dan membicarakan dengan DPR, pemerintah juga diminta jangan membuat gaduh dengan mewacanakan pencabutan subsidi.

"Karena nanti hasilnya hanya akan membuat gaduh saja," kata Kardaya melansir laman dpr.go.id.

Dalam rapat tersebut, politikus Gerindra ini juga menyinggung soal wacana Premium dan Pertalite akan dihilangkan.

Menurutnya, bila seandainya Premium dan Pertalite dihilangkan, dia berharap Pertamax harganya diturunkan. 

"Jadi nanti biar dihitung oleh pemerintah mana yang lebih baik, Karena kalau kita mensubsidi Premium jelas hal itu sama dengan mensubsidi barang yang merusak lingkungan dibandingkan dengan Pertamax," ujarnya.

Pendangan senada disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Dia meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa melempar wacana pencabutan subsidi gas melon.

Sponsored

Pasalnya, jelas dia, wacana seperti ini juga dapat memicu kelangkaan dan kenaikan gas elpiji 3 kg di pasar.

"Kasihan masyarakat yang tengah menderita pandemi Covid-19, dan butuh gas melon untuk masak di rumah, kalau gas melon 3 kg ini langka dan naik di pasaran,” ujarnya.

Politikus PKS ini juga menolak rencana pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg dari subsidi melalui komoditas menjadi subsidi langsung ke rakyat. 

Pasalnya, lanjut dia, berdasarkan pengalaman penyaluran bantuan sosial Covid-19 memperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia. 

"Seharusnya, pengalaman tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung,” terangnya.

Dia menyarankan pemerintah memperbaiki data rakyat miskin. Bila pemerintah sudah siap, termasuk operasionalnya di lapangan, baru kebijakan tersebut diuji-coba secara bertahap.

Berita Lainnya